PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM

Sunjanita Luthfi Sutami, NIM.: 16360027 (2023) PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA.

Preview	Text (PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM) 16360027_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERBANDINGAN PENGATURAN TANAH TERLANTAR MENURUT HUKUM AGRARIA NASIONAL DAN HUKUM ISLAM) 16360027_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

perjalanannya, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O10 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dinilai belum efektif dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar. dan apabila tidak segera ditangani, penelantaran kawasan dapat mengakibatkan semakin tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi serta semakin menurunnya kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengaturan untuk mengantisipasi atau meminimalisasi dampak negatif dari penelantaran kawasan. Hasil penelitian skripsi ini menunjukan adanya dua kesimpulan pertama Dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, tanah di samping mempunyai fungsi ekonomi juga mempunyai fungsi sosial. Kebijakan pengelolaan tanah terlantar dimaksudkan untuk memastikan bahwa fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah dapat terealisasikan. Kedua beberapa perbedaan terhadap tanah terlantar dalam Hukum Positif Nasional dan Hukum Islam, terkait obyek, subyek dan mekanisme pengelolaan tanah terlantar.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item