POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Habib Firmansyah, NIM: 16370013 (2023) POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN) 16370013_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN) 16370013_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang pemasyarakatan menuai banyak pro dan kontra di kalangan akademisi dan masyarakat. Terlebih dalam pembatasan hak dalam pasal 10, yang menyamaratakan persyaratan pemberian keringanan hukuman, sehingga peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 dibatalkan. Padahal peraturan tersebut mengatur syarat bagi narapidana extraordinary crime untuk melakukan syarat tambahan seperti bersedia membantu persidangan, membayar denda dan kerugian negara (tipikor), serta mendapatkan rekomendasi dari Lembaga terkait bilamana menginginkan keringanan hukuman. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan Sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan data sekunder. Sementara teori yang digunakan adalah teori politik hukum dan Siyasah Tasyri’iyah. Teori yang digunakan untuk menganalisis apakah ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan sudah sesuai dengan politik hukum perundang-undangan dan teori Siyasah Tasyri’iyah lebih spesifik kepada pasal 10 yang dianggap kontradiktif dikalangan akademisi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan proses pembentukan undang-undang pemasyarakatan sejatinya telah menyempurnakan undang-undang yang sebelumnya, akan tetapi undang-undang pemasyarakatan ini masih mengalami beberapa kendala yaitu kurang bijak dan adil bagi narapidana yang bukan dari kalangan elit, serta dirasa melanggengkan praktik korupsi dan gratifikasi. Dengan begitu, pemerintah perlu melegalkan kembali peraturan terkait pembatasan hak bagi para narapidana extraordinary crime, terkhusus tipikor.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item