PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Ibadur Rohman, NIM.: 16380015 (2023) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) 16380015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM) 16380015_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan ekonomi digital saat ini terus berkembang telah menuju ke arah yang lebih maju dan salah satunya adalah perkembangan dunia virtual atau yang lebih sering di sebut dengan istilah metaverse. Dunia metaverse adalah dunia komunitas virtual yang di bangun di atas konektivitas tempat orang dapat bertemu, bekerja dan bermain, bahkan melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli. Salah satu bentuk pengembangan dari metaverse yang paling menarik adalah Tanah Virtual, di mana pengguna metaverse bisa memiliki tanah tersebut dan bisa memanfaatkan seperti jual beli, sewa-menyewa.. Dalam penelitan ini akan melihat bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah virtual pada platform Ransverse perspektif hukum positif dan hukum islam, lebih khusus pada asas-asas perjanjian, syarat-sarat perjanjian dalam jual beli, fatwa mui dan Maqāṣid Syariah. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dan sifat penelitian berupa deskriptif analisis untuk melihat mekanisme dalam kepemilikan tanah virtual pada platfom Ransverse. kemudian peneliti menggunakan Pendektan Undang-Undang (Statue Approach) dalam hal ini untuk melihat kesesuaian antara mekanisme kepemilikan dengan asas-asass perjanjian yang sesuai dalam KUHPer. Pada penelitian yuridis-normatif data yang di gunakan bersumber dari data sekunder yaitu KUHPer serta Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015 dan fatwa MUI. Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa dalam kepemilikan tanah virtual pada platform Ransverse sesuai dengan asas-asas perjanjian namun belum sesuai dalam syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana dalam pasal 1320KUHPer, Pertama belum adanya pengaturan yang jelas mengenai batasan usia atau kecakapan dalam transaksi atau kepemilikan tanah virtual, kedua mengenai Suatu sebab yang halal atau tidak terlarang Sedangkan dalam pandangan hukum islam yaitu dalam hal akad dan syarat jual beli belum sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu mengenai barang atau objek jual beli bersifat belum jelas atau ada unsur gharar di dalamnya dan Syarat Yang Berkaitan Dengan Ijab dan Qabul yakni Berakal dan telah Akhil baligh. Kemudian penggunaan token kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi tanah virtual menyalahi Fatwa MUI dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 tentang keharaman penggunaan kripto sebagai alat pembarayan. Maqāṣid Syariah pada penelitian ini yang di tekankan pada hifzul mal (penjagaan terhadap harta) yaitu berhubungan dengan belum adanya kepastian hukum dalam kepemilikan tanah virtual.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item