PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA PEPE KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Anisah Marlina Boru Regar, NIM.: 18103070018 (2023) PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA PEPE KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA PEPE KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 18103070018_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (ENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA PEPE KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN KLATEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) 18103070018_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Hal penting dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah ganti rugi kepada masyarakat pemilik hak tanah dengan mekanisme konsultasi publik atau yang dikenal musyawarah. Namun dalam pelaksanaannya tidaklah selalu berjalan dengan apa yang diharapkan, bertitik tolak dari adanya pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mengajukan dua pertanyaan yaitu; bagaimana proses pemberian ganti rugi jalan tol di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten dalam perspektif Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012? Dan bagaimana proses pemberian ganti rugi pada pengadaan tanah untuk jalan tol Solo-Yogyakarta perspektif maṣlaḥah. Jenis penelitian ini merupakan penilitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis yang memaparkan dan mengambarkan tentang keadaan dan fenomena yang terjadi mengenai suatu obyek yang ada di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber primer UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pada ganti rugi ini jika dianalisis menggunakan konsep maṣlaḥah ini termasuk ke dalam maṣlaḥah mursalah maṣlaḥah al-ḥajjiyah, dan maṣlaḥah al-‘ammaḥ. Ganti kerugian yang dilakukan melalui proses jual beli yaitu pelaksanaan dilakukan dengan prinsip tawar menawar dan pembayaran ganti kerugian tersebut dilakukan segera mungkin kecuali jika penerima hak melakukan penangguhan. Hal inilah sebenarnya menjadi tujuan hukum Islam yaitu maṣlaḥah mursalah, yakni menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia. Dengan demikian konsep dan tujuan hukum Islam demi kepentingan masyarakat sangat terlihat jelas. Hukum Islam sama sekali tidak mentolerir perbuatan masyarakat yang menimbulkan kerugian bagi sesamanya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item