PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN KEHAMILAN)

Rifka Meilani Nurlatifah, NIM.: 19103040060 (2023) PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN KEHAMILAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN KEHAMILAN)) 19103040060_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (PERMOHONAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (KAJIAN SIKAP HAKIM TERHADAP ALASAN KEHAMILAN)) 19103040060_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dispensasi perkawinan adalah upaya yang dapat dilakukan bagi mereka yang akan menikah, tetapi tidak memenuhi syarat batas usia minimum perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ini harus memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dapat dikabulkan, salah satu alasan yang sering diajukan adalah karena alasan kehamilan. Dalam penelitian ini membahas bagaimana sikap hukum hakim dalam permohonan dispensasi perkawinan khususnya terhadap alasan kehamilan pada Pengadilan Agama Bantul. Yaitu dengan melihat sikap hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan permohonan dengan alasan kehamilan dari tahun 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan dengan memadukan bahan hukum sekunder dan hukum primer yang diperoleh dari lapangan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara hakim pada Pengadilan Agama Bantul, observasi data berupa Putusan nomor 38/Pdt.P/2017/PA.Btl, nomor 97/Pdt.P/2018/PA.Btl, nomor 199/Pdt.P/2020/PA.Btl, nomor 249/Pdt.P/2021/PA.Btl dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah bahwa dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin cukup berpengaruh, terhadap sikap hukum hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan. Perubahan ini berupa pergeseran sikap hakim yang menitik beratkan pada pembuktian dokumen pendukung bagi pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, terutama permohonan karena alasan kehamilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item