PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KUA KOTA YOGYAKARTA MENGENAI PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT

Satmi Utari Aziz, NIM.: 20203012049 (2023) PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KUA KOTA YOGYAKARTA MENGENAI PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KUA KOTA YOGYAKARTA MENGENAI PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT) 20203012049_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PANDANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KUA KOTA YOGYAKARTA MENGENAI PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT) 20203012049_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Setiap perkawinan wajib untuk dicatatkan hal ini berdasarkan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah melakukan pencatatan perkawinan pasangan suami istri mendapatkan kutipan akta perkawinan. Kutipan akta perkawinan tersebut nantinya sangat diperlukan saat pembuatan kartu keluarga, kutipan akta perkawinan menjadi bukti perkawinan, dan apabila tidak dapat membuktikan dengan kutipan akta perkawinan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (2) b bisa digantikan dengan SPTJM. Kebijakan tersebut mendapatkan banyak kritik mulai dari organisasi nasional, kumpulan Kepala KUA, dosen di Universitas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini menarik untuk diteliti karena mendapat kritikan dari berbagai pihak dan yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pandangan Pegawai Pencatat Nikah mengenai penerbitan kartu keluarga bagi pasangan perkawinan yang tidak tercatat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dimana datanya diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan sumber primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui data observasi dana wawancara dengan pendekatan normatif dan dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa seluruh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota Yogyakarta menyetujui SPTJM sebagai dokumen alternatif apabila pasangan yang sudah menikah namun tidak mempunyai akta perkawinan yang dijadikan syarat sebagai penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu keluarga. Pengunaan SPTJM bagi perkawinan tidak tercatat adalah salah salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif. Upaya pencegahan tersebut yaitu untuk memenuhi hak-hak administrasi kependudukan setiap penduduk dan hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945. Agar perkawinan sempurna memiliki kepastian hukum dan kekuatan hukum yang kuat, jalan terbaik untuk perkawinannya adalah melakukan isbat perkawinan di Pengadilan Agama karena dengan isbat perkawinan menjadi dasar adanya kepastian hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item