Halimah Siti Rahmawati, NIM.: 19103050028 (2023) PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP FATWA TARJIH DALAM RUBIK TANYA JAWAB AGAMA MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
|
Text (PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP FATWA TARJIH DALAM RUBIK TANYA JAWAB AGAMA MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH))
19103050028_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview |
|
![]() |
Text (PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN (STUDI TERHADAP FATWA TARJIH DALAM RUBIK TANYA JAWAB AGAMA MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH))
19103050028_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy |
Abstract
Salah satu sebab putusnya perkawinan adalah perceraian. Percerian dalam Islam memiliki banyak ragam di antaranya talak, khuluk, li’an, fasakh, dan sebagainya. Perceraian d dalam perundang-undangan percerian dibedakan menjadi cerai talak dan cerai gugat. Dalam hukum Islam perceraian utamanya talak merupakan hak mutlak suami sehingga tidak memerlukan saksi maupun pencatatan, suami dapat menjatuhkan talak kepada istri kapanpun dan di mana pun. Dalam perundang-undangan di Indonesia perceraian wajib melalui proses pengadilan. Perbedaan hukum ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat muslim di Indonesia. Memandang hal tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah tidak sah. Adanya perubahan hukum dari suami yang menjatuhkan talak di mana dan kapan saja menjadi menjatuhkan talak wajib melalui proses pengadilan ini menarik untuk diteliti guna mengetahui alasannya. Bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap perceraian di luar pengadilan (studi terhadap fatwa tarjih dalam rubik tanya jawab agama majalah Suara Muhammadiyah). Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Libarary sehingga mengumpulkan data melalui sumber sumber kepustakaan berupa fatwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, buku buku, jurnal, dan tulisan lainnya yang selaras dengan topik penelitian ini yang kemudian dikuatkan dengan wawancara kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Pimpinan Redaksi Majalah Suara Muhammadiyah . Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Menggunakan pendekatan normatif yuridis dan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpandang an bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah karena pandangan tersebut sesuai dengan hukum yang ber berlaku di Indonesia dan Hukum Islam. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pencatatan atau kewajiban cerai melalui pengadilan ini dapat dipandang sebagai ‘urf qanuni yang terjadi akibat perubahan zaman. Sehingga hal ini juga dapat menj adi alasan perubahan hukum Islam dari yang semula suami dapat menjatuhkan talak dimana saja dan kapan saja menjadi wajib melalui pengadilan. Kemaslahatan yang dicapai jika perceraian dilakukan di pengadilan berupa keterjaminan bahwa cerai merupakan opsi te rakhir untuk menyelesaikan sengketa keluarga serta keterjaminan bahwa alasan, rukun, dan syarat cerai terlah terpenuhi menguatkan adanya perubahan hukum tersebut. Perceraian dengan proses pengadilan juga dipandang sebagai tindakan preventif (sadd az zari’a h) terhadap kerugian atau kemadaratan yang dikhawatirkan timbul kemudian Fatwa muhamamdiyah yang mengahruskan cerai dilakukan di pengadilan telah memenuhi syarat sah perceraian yang salah satunya adalah adanya dua orang saksi yang adil yang menyaksikan pe ristiwa talak tersebut.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing: Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag |
Uncontrolled Keywords: | perceraian; Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah |
Subjects: | Hukum Islam > Fiqih > Pernikahan > Perceraian dalam Islam Organisasi Masyarakat > Muhammadiyah |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Islam (S-1) > Hukum Keluarga |
Depositing User: | Muchti Nurhidaya [muchti.nurhidaya@uin-suka.ac.id] |
Date Deposited: | 01 Dec 2023 10:38 |
Last Modified: | 01 Dec 2023 10:38 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/62436 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
![]() |
View Item |