YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR

Muhammad Fikri Abiyusri, NIM.: 18103040037 (2023) YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR) 18103040037_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (YURIDIKSI KEWENANGAN PENGADILAN PIDANA INTERNASIONAL DALAM KASUS OMAR AL-BASHIR) 18103040037_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Di bawah Statuta Roma, ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah suatu negara peserta. Pengecualian terhadap persyaratan teritorial ini adalah ketika sebuah situasi dirujuk ke ICC oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), yang dapat mencakup rujukan terhadap situasi apa pun di negara mana pun. Telah terjadi kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, serta kejahatan perang di negara Sudan dimana yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut adalah presiden Sudan Omar Al-bashir. Pada 10 Juli 2008, Jaksa ICC telah mengelurakan 10 claim atas kejahatan serius yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir. Dalam surat tuduhan itu berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah cara pengadilan pidana internasional dalam menangani kasus kejahatan Omar Al-Bashir sesuai dengan yurisdiksi pengadilan pidana internasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (Library Based) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga dalam penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru dengan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini bersifat preskriptif. Sebagaimana telah penulis ketahui bahwa ilmu hukum bukan termasuk dalam ilmu deskriptif melainkan ilmu bersifat preskriptif. Penelitian hukum yang bersifat preskriptif bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Hasil penelitian bahwa hak imunitas yang disandang individu sebagai pejabat pemerintahan, kepala negara maupun kepala pemerintahan dapat diabaikan oleh ICC bilamana individu tersebut telah terbukti melakukan kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan serta kejahatan perang berdasarkan prinsip pertanggung jawaban sebagai seorang kepala ataupun sebagai seorang komandan dan (ii) upaya hukum yang dapat dilakukan oleh ICC yaitu berkerjasama dengan INTERPOL untuk menangkap Omar Al-bashir bilamana negara Sudan memang benar-benar tidak mau dan tidak mampu untuk mengadili presidennya ataupun bilamana Omar Al-bashir melakukan pelarian ke negara-negara tetangga, bila negara tersebut adalah negara anggota PBB maka diwajibkan menerapkan domestic jurisdiction-nya terhadap Omar Al-bashir berdasarkan UNGA Res 3074 akan tetapi apabila negara tempat Omar Al-bashir melarikan diri bukanlah negara anggota PBB, negara tersebut tetap memiliki kewajiban untuk menerapkan domestic jurisdiction-nya berdasarkan Pasal 2 Ayat 6 Piagam PBB, hal ini dilakukan karena perbuatan Omar Al-bashir dirasa telah mengancam perdamaian serta keamanan dunia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item