EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KUA DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Alya Luthfiana Putri Fauzi, NIM.: 1703040045 (2023) EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KUA DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KUA DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) 17103040045_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KUA DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM) 17103040045_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Bermula dari banyaknya kasus pernikahan dini yang ada di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman juga berdampak terhadap kasus permohonan dispensasi kawin. Kantor Urusan Agama (KUA) Depok merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang berada di Kabupaten Sleman. Dalam praktik pernikahan dini Jumlah kasus pernikahan di bawah umur yang tercatat di KUA Kecamatan Depok pada rentan waktu 2019 – 2021 mengalami kenaikan yang cukup drastis. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasca revisi undang-undang perkawinan, terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi menikah. Peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin ini merupakan salah satu dampak atau implikasi dari perubahan batas usia minimal laki-laki perempuan untuk menikah yaitu disetarakan menjadi 19 tahun. Ada banyak hal yang menjadi tolak ukur tentang keefektivitasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sebab ada sebagian masyarakat yang menerima dan ada sebagian masyarakat yang merasa keberatan dengan perubahan undang-undang tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis- empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan atau masyarakat yang terkait di KUA Depok Sleman yang dikaji dengan mendeskripsikan hipotesis peningkatan permohonan dispensasi kawin setelah adanya kenaikan batas usia menikah yakni di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di KUA Depok, yaitu karena faktor kenaikan batas usia perkawinan, karena faktor perjodohan yang dilakukan oleh orang tua calon mempelai, faktor ekonomi, maupun faktor hamil di luar nikah. Adapun analisis sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Depok disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal yaitu datang dari kebiasaan keluarga yang menganggap wajar dengan adanya pernikahan dini. Faktor eksternal pernikahan dini biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja. Jika ditinjau dari sosiologi hukum, terdapat teori tentang kesadaran hukum yang menyatakan bahwa ada empat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan tentang hukum, sikap terhadap hukum, pemahaman hukum dan perilaku hukum. Dalam pengetahuan tentang hukum terkait perubahan undang-undang tentang batasan usia pernikahan belum semua masyarakat mengetahui terhadap perubahan undang-undang tersebut, sebab KUA Kecamatan Depok belum melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat yang ada di wilayah kerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Depok belum efektif.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item