PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

Zaenal Abidin, NIM.: 16340053 (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020) 16340053_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CARDING OLEH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020) 16340053_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Carding merupakan sebuah tindak pidana pencurian, dimana objek yang dicuri bukan sebuah barang secara fisik melainkan sebuah uang yang bersifat digital. Istilah carding mengacu pada kegiatan yang terkait dengan kartu kredit, seperti transaksi e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana carding yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (literature research) dan penelitian lapangan (field research) yang bertempat di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yakni penelitian ini mengacu pada undang-undang terkait penanganan tindak pidana carding. Penelitian ini menggnakan teori penegakkan hukum (law enforcement), teori keadilan, dan diversi untuk mengolah data yang diperoleh dari penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya proses penegakkan hukum tindak pidana carding sama dengan tindak pidana pada umumnya, namun dalam kasus ini pihak Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada pasal 46 ayat (3) jo pasal 30 ayat (3) dan pasal 52 ayat (1) jo pasal 35 serta ketentuan dari pasal 362 KUHP dan pasal 378 KUHP dan ditangani oleh Diskrimsus V Cyber yang dibentuk pada bulan Mei 2019 oleh Polda DIY. Sejauh ini baru ada satu kasus tindak pidana carding yang ditangani. Hasil penelitian yang dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum tindak pidana carding di Polda DIY belum dilakukan secara optimal. Terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana carding seperti faktor eksternal dan faktor eksternal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item