THE INCEPTION OF SKB IN AHMADIYYA:FROM STATE OF POWER TO STATE OF LAW

Mochamad Sodik, - and Gufron, - and B.J. Sujibto, - (2022) THE INCEPTION OF SKB IN AHMADIYYA:FROM STATE OF POWER TO STATE OF LAW. Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 19 (2). pp. 209-226. ISSN ISSN: 1693-5926 (Print) 2502-7646 (Online)

Preview

Text (THE INCEPTION OF SKB IN AHMADIYYA:FROM STATE OF POWER TO STATE OF LAW) THE INCEPTION OF SKB IN AHMADIYYAFROM STATE OF POWER TO STATE OF LAW.pdf - Published Version Download (328kB) | Preview

Abstract

Produk hukum tentang Ahmadiyah yang dikenal dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) yang membatasi mereka melakukan kegiatan keagamaan telah menimbulkan polemik dan kontroversi. Artikel ini mengkaji proses sosial politik di balik penerbitan SKB dan mengkritk posisi negara hukum dengan mengajukan konsep pembatasan kekuasaan. Jemaat Ahmadiyah di Manislor, Kuningan dapat menjadi model dalam menyikapi dinamika SKB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman langsung aktor lokal secara mendalam, data dikumpulkan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Artikel ini menemukan bahwa (1) SKB merupakan produk politik yang kontroversial karena lahirnya SKB dipengaruhi oleh berbagai kekuatan politik baik dari pihak internal maupun eksternal; (2) situasi sosial umat Ahmadiyah di Manislor saat ini yang dengan gigih berinisiatif mengatasi konflik tersebut mempengaruhi dinamika aktor-aktor sosial dalam mendukung proses integrasi sosial dalam masyarakat; dan (3) pembatasan kekuasaan bagi pemerintah dan aparatur negara sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dalam menghadapi kelompok minoritas. Pembatasan kekuasaan pemerintah daerah dan nasional dituntut untuk menaati hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai luhur lainnya yang bersumber dari norma agama, moral, dan etika.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item