PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI PERBANDINGAN PERKARA NOMOR 228/Pdt.P/2020/PA PANGKAJENE DENGAN PERKARA NOMOR 78/Pdt.P/2021/PA KRUI

Sahrul Muhaya, NIM.: 18103060041 (2023) PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI PERBANDINGAN PERKARA NOMOR 228/Pdt.P/2020/PA PANGKAJENE DENGAN PERKARA NOMOR 78/Pdt.P/2021/PA KRUI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI PERBANDINGAN PERKARA NOMOR 228/Pdt.P/2020/PA PANGKAJENE DENGAN PERKARA NOMOR 78/Pdt.P/2021/PA KRUI) 18103060041_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN: STUDI PERBANDINGAN PERKARA NOMOR 228/Pdt.P/2020/PA PANGKAJENE DENGAN PERKARA NOMOR 78/Pdt.P/2021/PA KRUI) 18103060041_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti penetapan perkara dispensasi Perkawinan nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr karena permohonan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Pangkajene dan Pengadilan Agama Krui. Namun, kedua pekara tersebut memiliki kondisi yang berbeda dalam permohonannya. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah putusan dari dua pengadilan tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bagaimana tinjauan dari perspektif madharat-nya, serta apa perbedaan dan persamaan dari putusan Pengadilan Agama Pangkajene dan Pengadilan Agama Krui dalam pertimbangan menolak dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk menemukan sebuah pemahaman dalam bentuk deskriptif. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif. Pendekatan yang digunakan yaitu studi pustaka. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah penetapan perkara nomor 228/Pdt.P/2020/PA.Pkj dan penetapan perkara nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Kr. sedangkan untuk data sekunder menggunakan peraturan perundanng-undangan, buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan dispensasi kawin. Adapun hasil analisis yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalahnya yaitu: (1) Dalam perspektif mafharat, jika permohonan diterima akan menimbulkan banyak risiko sedangkan ditolak madharatnya lebih sedikit. Oleh sebab itu, pada dua perkara ini rukhsah bukanlah pilihan yang tepat untuk dijadikan wasilah demi menjaga kemudorotan. Karena jika memberikan rukhsah atau dispensasi maka justru kemudaratan yang lebih besar akan terjadi. (2) Pertimbangan majelis hakim dalam megandili dispensasi ini memiliki persamaan yaitu, berdasarkan pada UU. No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Perma No. 5 Tahun 2019. Sedangkan perbedaanya yaitu pada penggunaan kaidah fikih. Pada perkara nomor 228/Pdt.P/PA.Pkj menggunakan “Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan maslahah (kemaslahatan).” Sedangkan pada perkara nomor 78/Pdt.P/PA.Kr “Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi”.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item