POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Muhammad Arif Furqon, NIM.: 17103070047 (2023) POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 17103070047_BAB I_PENUTUP_DAFTAR ISI.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 17103070047_BAB II SAMPAI BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Adanya kebutuhan terhadap pembaharuan hukum pidana, utamanya pada pembaharuan hukum pidana khusus (Lex specialis derogat legi generali). Pembahuran tersebut berupa pembaharuan hukum pidana pada tindak pidana kekerasa seksual. Yang mana pada perkembangannya terdapat hambatan dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Sehingga dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang mengatur secara khusus tentang pemulihan korban secara komprehensif, rehabilitasi pelaku, hukum acara pidana khusus kekerasan seksual dan keterpaduan penanganan. Dengan demikian penulis akan meneliti tentang politik hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perspektif maslahah mursalah Jenis penelitian ini adalah penelitian penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka (library research) diperoleh dari berbagai sumber buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian. Serta menggunakan pendekata yuridis normatif, dengan teknik analisis kualitatif yaitu dengan menganalisis suatu informasi tertulis dari semua bentuk komunikasi yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang dinamika politik hukum dalam pembentukan UU TPKS baik dalam segi filosofis, sosiologis maupun pendekatan formal. UU TPKS adalah undang-undang yang proses pembentukan perundang-undangannya mengalami pro-kontra, baik dari periode DPR RI tahun 2014-2019 hingga 2019-2024, yang mana proses pembentukannya diulang kembali, meski syarat carry over sudah terpenuhi. Kemudian dari tinjauan maslahah mursalah pembentukan UU TPKS sudah mengandung unsur maslahah mursalah, karena telah memenuhi empat syarat kehujjahan maslahah mursalah, yaitu Kemaslahatan tersebut termasuk dalam tingkatan atau kategori kebutuhan pokok (daruriyyat), Kemaslahatan tersebut harus bersifat pasti dan tidak boleh disandarkan pada dugaan (zan) semata-mata, Kemaslahatan tersebut harus bersifat universal, Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan intensi legislasi hukum Islam. Kemudian terdapat kaidah usul fikih yang melengkapinya, yaitu Sesungguhnya menolak kemadaratan harus didahulukan atas menarik kemaslahatan, Sesungguhnya kemadaratan itu harus dihilangkan, Sesungguhnya kemadaratan yang khusus harus dipikul untuk menolak kemadaratan umum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item