PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF KEADILAN DALAM ISLAM

Yudi Hamsah, S.H., NIM.: 21203012073 (2023) PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF KEADILAN DALAM ISLAM. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF KEADILAN DALAM ISLAM) 21203012073_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA PERSPEKTIF KEADILAN DALAM ISLAM) 21203012073_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari keadilan dalam Islam. Persoalan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) selalu santer diperbincangkan dalam sistem perpolitikan di Indonesia, terlebih-lebih menjelang pesta demokrasi yang sering disebut pemilu. Tidak sedikit dari para actor politik menyoalkan prihal ambang batas parlemen yang begitu tinggi, semua partai politik diharuskan memenuhi 4 % suara sah secara nasional apabila mengingikan keterwakilannya di parlemen. Hal inilah yang terkadang dinilai merugikan bagi partai politik, lebih-lebih bagi parpol yang baru saja berumur jagung. Selain dapat merugikan parpol itu sendiri, kebijakan PT ini juga salah satu bentuk pengabaian terhadap suara rakyat yang sudah berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Seharusnya suara rakyat yang diniatkan kepada wakilnya bisa dimaksimalkan sebaiknya. Namun suara tersebut menjadi sia-sia akibat adanya ambang batas parlemen yang diberlakukan. Selain dari pada itu, bakal calon legislator pun yang sudah memenuhi suara atau memperoleh kursi di dapilnya menjadi hangus apabila partai politik yang mengusungnya tidak memenuhi ambang batas parlemen yang disyaratkan dalam undang-undang pemilu. Melihat fenomena yang terjadi diatas, penelitian ini bertujuan menjelaskan dan menganalisa kebijakan hukum Parliamentary Threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ditinjau dari teori keadilan dalam Islam. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan pendekatan filosofis yuridis dan Yuridis normatif. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum di Indonesia ketika ditinjau dari teori keadilan dalam Islam, belum mengakomodir syarat-syarat keadilan yang dirumuskan oleh Sayyid Qutb meliputi, kebebasan jiwa, persamaan kemanusiaan dan jaminan sosial. Ambang batas yang diterapkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia sudah menciderai hak asasi manusia, yang mana di dalam Islam setiap manusia sama dihadapan Allah SWT, pembedanya hanya dalam hal ketakwaan. Hadirnya ambang batas parlemen memberikan kekangan kepada partai politik untuk memenuhi parliamentary threshold agar diperhitungkan dalam perolehan kursi di parlemen. Jika tidak memenuhi parliamentary threshold maka partai politik tersebut tidak dijadikan kontestan dalam perhitungan kursi di DPR RI.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item