PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Fahrel Santoso, NIM.: 18103040047 (2023) PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)) 18103040047_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PELAKSANAAN ASESMEN DALAM MENENTUKAN TINDAKAN REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)) 18103040047_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penyalahgunaan narkotika menjadi masalah serius di Indonesia dan bahkan negara-negara di dunia. Di Indonesia sendiri setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kasus penyalahgunaan narkotika ini. Upaya pemerintah dalam mengatur tentang permasalahan narkotika ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap penyalahgunaan narkotika sanksi yang diatur menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam pelaksanaannya penyalahguna narkotika bisa saja dijatuhi hukuman pidana penjara dan juga bisa pada tindakan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dengan melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Namun, upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika melalui proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu belum bisa berjalan maksimal. Dari data yang dipublikasikan oleh BNN Provinsi DIY pada 2019 menyebutkan dari 34 kasus penyalahgunaan narkotika yang melalui proses asesmen, 33 kasus berakhir dengan putusan pidana penjara atau setara dengan 97,05%. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan asesmen dan kendala yang dihadapi oleh Tim Asesmen Terpadu dalam menentukan tindakan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kemudian dianalisis secara deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang hasilnya dikolaborasikan dengan teori sistem hukum dan kepastian hukum. Adapun data diperoleh dari BNNP DIY. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN DIY mengacu pada Peraturan Bersama 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Surat Edaran Mahakamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penayalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Kendala yang dihadapi berupa kontradiksi pengaturan tentang rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketidaksamaan pengaturan batas waktu dikeluarkannya hasil asesmen dalam Peraturan Bersama dan PERKA BNN, keterbatasan syarat pengajuan asesmen dalam SEMA, restorative justice hanya ada pada penyidik kepolisian, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika keberatan ditempatkan pada lembaga rehabilitasi karena faktor ekonomi, ketakutan akan pecandu dan korban penyalahgunan narkotika tidak kooperatif waktu direhabilitasi, dan masih berkembangnya budaya hukum di masyarakat yang mengartikan bahwa dengan diberikannya hukuman penjara terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika akan memberikan efek jera sehingga nantinya terhadap penyalahguna narkotika tidak akan mengulangi perbuatannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item