URGENSI PENERAPAN PERIODIC REVIEW SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Muhammad Hanafi, NIM.: 19103070026 (2023) URGENSI PENERAPAN PERIODIC REVIEW SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (URGENSI PENERAPAN PERIODIC REVIEW SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA) 19103070026_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (URGENSI PENERAPAN PERIODIC REVIEW SEBAGAI UPAYA PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA) 19103070026_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Hadirnya ide atau gagasan penerapan periodic review di Indonesia muncul disebabkan begitu banyaknya permasalahan perundang-undangan yang sedang dihadapi Indonesia saat ini, mulai dari permasalahan hyper-regulasi, peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, inkonsisten, multitafsir, serta banyak yang sudah tidak efektif lagi namun masih diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Disisi lain, masih belum optimalnya mekanisme evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia sekalipun telah diterbitkannya ketentuan terkait pemantauan dan peninjauan di dalam UU No. 15 Tahun 2019 turut menjadi alasan mengapa penerapan periodic review tersebut sangat diperlukan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang meneliti bahan pustaka dengan basis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menentukan urgensitas dari pelaksanaan periodic review sebagai mekanisme monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum serta dianalisa dengan metode deskriptif analisis. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah meliputi teori perundang-undangan, konsep post legislative scrutiny, serta konsep siyasah tasyri’iyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan periodic review merupakan “strategi terbaik” yang dapat dipilih oleh pemerintah dan pembuat peraturan dalam rangka percepatan reformasi regulasi di Indonesia. Sebab, dengan menerapkan periodic review, maka kedepannya Indonesia akan memiliki suatu mekanisme dimana penyelenggara negara diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan terhadap berbagai peraturan yang telah dinyatakan sah dan berlaku. Begitupula apabila dikaitkan dengan sudut pandang keislaman. Penerapan periodic review akan sangat linear dengan prinsip-prinsip siyasah tasyri’iyyah atau kewenangan legislasi yang dipakai di dalam negara Islam. Sebab, dalam konsep legislasi Islam, setiap peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif yang tidak langsung berdasarkan atas Al-Qur’an dan Sunnah, memang tidak dimaksudkan untuk berlaku selama-lamanya dan kebal terhadap perubahan. Hasil penelitian ini juga turut menjelaskan terkait langkah-langkah yang harus dipersiapkan pemerintah agar penerapan periodic review tersebut dapat berjalan dengan optimal di Indonesia. Langkah-langkah tersebut mulai dari penentuan jenis peraturan apa yang akan menjadi fokus penerapan periodic review; penentuan lembaga khusus yang akan bertugas melaksanakan proses monitoring dan evaluasi; penentuan metode dan tools evaluasi apa yang akan dipakai dalam pelaksanaan periodic review; penentuan masa waktu pelaksanaan periodic review yang disertai dengan penyisipan klausul jangka waktu evaluasi ke setiap undang-undang yang akan dikeluarkan nantinya; serta penentuan langkah tindak lanjut apa yang nantinya harus diambil oleh pembuat peraturan terhadap hasil evaluasi dari tiap undang-undang tersebut.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item