SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

Nahzat Azadi Al Ghifary, NIM.: 19103070062 (2023) SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 19103070062_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH) 19103070062_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul Sistem Presidential Thershold berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Siyasah Syar’iyyah. Adapun pokok masalah penelitian adalah bagaimana sistem Presidential Threshold sebagai open legal policy dalam UU Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah? Sehingga dirumuskan sub masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis sistem Presidential Threshold sebagai Open Legal Policy berdasarkan UU Pemilu? 2) Bagaimana sistem Presidential Threshold dalam UU Pemilu perspektif Siyasah Syar’iyyah? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan hukum doktrinal, dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan untuk menjawab setiap rumusan masalah. Metode pengolahan data dilakukan dengan mengidentifikasi, reduksi, dan editing data, kemudian menganalisis secara komperehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penentuan sistem Presidential Threshold sesui dengan teori Open Legal Policy (kebijakan hukum terbuka) yang diperkuat oleh Putusan MK. 2) kajian siyasah syari’yyah untuk menunjukan kesesuaian antara Presidential Threshold ditinjau dari kajian Siyasah Syar’iyyah. Sedangkan, dalam ketentuan sistem presidential threshold atau batasan pencalonan presiden dan wakil presiden pada pelaksanaan pemilu yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 222 UU Pemilu.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item