PENERAPAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (PERSPEKTIF ASAS TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM)

Roby Putra Yahya, S.H., NIM.: 21203012023 (2023) PENERAPAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (PERSPEKTIF ASAS TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENERAPAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (PERSPEKTIF ASAS TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM)) 21203012023_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PENERAPAN HAK PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 (PERSPEKTIF ASAS TRANSPARANSI DAN HAM DALAM ISLAM)) 21203012023_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Narapidana korupsi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang wajib dijunjung oleh hukum dan pemerintah. Adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan untuk memberikan jaminan per-lindungan terhadap hak tahanan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan ke-mandirian warga binaan agar menyadari kesalahan dan memperbaiki diri supaya tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dalam penerapan Undang-undang pemasyarakatan menuai kontro-versi di kalangan masyarakat karena dianggap mempermudah pemberian hak pem-bebasan bersyarat kepada narapidana korupsi. Penelitian ini memfokuskan pada mekanisme pelaksaan dan penerapan dalam pemberianan hak pembebasan ber-syarat narapidana korupsi. Adapun teori yang digunakan sebagai landasan untuk mengkaji penelitian ini yaitu: Asas Transparansi dan HAM dalam Islam. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan yurudis normatif yaitu suatu penelitian dan kajian terhadap undang-undang. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan persoalan terkait masalah kemudian menganalisisnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mekanisme pelaksaan pem-berian pembebasan bersyarat narapidana korupsi belum terlaksana secara trans-paran dalam memberikan surat keterangan baik, serta penerapan hak pembebasan bersyarat narapidana korupsi tidak sesuai dengan HAM dalam Islam yang mana HAM dalam Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item