PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA: KAJIAN DI KOTA PONTIANAK

Ravika Revira Ginting, S.H., NIM.: 21203012033 (2023) PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA: KAJIAN DI KOTA PONTIANAK. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA: KAJIAN DI KOTA PONTIANAK) 21203012033_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (PANDANGAN PRAKTISI DAN AKADEMISI HUKUM TERHADAP KETENTUAN BATAS USIA PERNIKAHAN DI INDONESIA: KAJIAN DI KOTA PONTIANAK) 21203012033_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam peraturan perundangundangan yaitu Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengalami perubahan sejak tahun 2019 melalui Undangundang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Meskipun terdapat batasan usia minimum pernikahan, masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur baik melalui pernikahan sirih maupun melalui permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Terkait dengan ketentuan usia minimum pernikahan di Undang- undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbaharui melalui Undang- undang No. 16 Tahun 2019 terdapat beberapa pandangan dikalangan masyarakat yang terefleksi masih banyak praktik pernikahan dibawah umur. Terkait dengan ini penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai pandangan praktisi dan akademisi terkait usia minimum pernikahan. Permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktisi dan akademisi memandang ketentuan batas usia minimum pernikahan di Indonesia dan Apa dasar argumen hukum para praktisi dan akademisi terkait ketentuan batas usia pernikahan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan filosofis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan dua hakim pengadilan agama, empat kepala kantor urusan agama, satu penghulu fungsional, empat pengacara dan tujuh akademisi dari beberapa fakultas hukum di Pontianak. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teori epistimologi hukum untuk melihat argumen dan nilai yang terkandung di dalam pemikiran para praktisi dan akademisi. Penelitian ini mengungkapkan dua kesimpulan pertama, Praktisi dan akademisi hukum di Kota Pontianak secara umum menyepakati ketentuan usia minimum pernikahan melalui Undang- undang No. 16 Tahun 2019. Praktisi dan akademisi juga menyepakati tentang penyetaraan ketentuan usia minimum antara laki- laki dan perempuan, bahkan menginginkan usia lebih dari 19 tahun. Namun demikian meskipun mereka menyepakati terkait usia minimum pernikahan, beberapa dari mereka cenderung tidak mempermasalahkan usia minimum pernikahan. Kedua, pandangan para praktisi dan akademisi terkait dengan ketentuan usia minimum pernikahan tersebut didasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu Al- Quran dan hadits, fiqih, perundang- undangan dan maqasid syari’ah. Menurut praktisi dan akademisi ketentuan usia minimum pernikahan yang dulunya 16 tahun menjadi 19 tahun mengandung nilai pemeliharaan keturunan (Hifz Nasl) untuk menghindari risiko kematian pada ibu dan anak dalam proses mengandung, melahirkan dan juga menghindari gizi buruk yang akan menyebabkan stunting. Selain pemeliharaan keturunan para praktisi dan akademisi juga menekankan pada prinsip pemeliharaan jiwa (Hifz Nafs) untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan damai.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item