KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI

Cindera Permata, S.H., NIM.: 21203012048 (2023) KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI) 21203012048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (KESETARAAN PEREMPUAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM: DINAMIKA RESPON PENGHULU TERHADAP KEBIJAKAN PELARANGAN PERNIKAHAN SUAMI DALAM MASA ‘IDDAH ISTRI) 21203012048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Pada 2021 Dirjen Bimas Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 terkait dengan pelarangan pernikahan suami dalam masa ‘iddah istri. Meskipun telah banyak penelitian yang membahas terkait kebijakan ini, belum ada kajian yang secara spesifik mengkaji tentang mengapa Dirjen Bimas mengeluarkan kebijakan tersebut dan bagaimana respon dan implementasi penghulu KUA di Kota Yogyakarta terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini didasarkan kepada data primer berupa wawancara dengan empat penghulu KUA di Kota Yogyakarta yakni KUA Umbulharjo, KUA Danurejan, KUA Tegalrejo, dan KUA Kotagede. Selain wawancara penelitian ini didasarkan juga pada kajian terhadap perkara pendaftaran pernikahan suami yang diajukan pada saat ‘iddah istri. Selain data-data tersebut, penelitian ini juga didasarkan pada data sekunder yang berupa artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya yang membahas mengenai Surat Edaran Dirjen Bimas terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa ‘iddah istri. Penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, penerbitan kebijakan dimotivasi oleh beberapa faktor, yaitu, adanya praktik poligami terselubung yang dilakukan pada masa ‘iddah, upaya realisasi hikmah ‘iddah yang terkait dengan kesempatan kembalinya pasangan ke dalam perkawinan saat masa ‘iddah, dan pemberian perlindungan dan kesetaraan terhadap perempuan. Kedua, para penghulu KUA di Kota Yogyakarta mempunyai pandangan yang berbeda terhadap isi dan maksud dari surat edaran tersebut. Perbedaan ini diperlihatkan oleh penghulu KUA Umbulharjo dan penghulu KUA Danurejan yang memberikan dukungan terhadap kebijakan terkait pelarangan pernikahan suami dalam masa ‘iddah istri dengan didasarkan pada argumen yang sesuai dengan ide penerbitan. Berbeda dengan penghulu KUA Umbulharjo dan penghulu KUA Danurejan, penghulu KUA Kotagede dan penghulu KUA Tegalrejo memperlihatkan sikap penolakan terhadap kebijakan tersebut dengan alasan bahwa ketentuan tersebut beranjak terlalu jauh dari ketentuan fikih dan tidak sejalan dengan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Ketiga, sejalan dengan perbedaan pemahaman, para penghulu mempunyai sikap yang berbeda dalam merespon permohonan pernikahan suami dalam masa ‘iddah istri. Secara umum penghulu KUA di Kota Yogyakarta menolak permohonan pendaftaran pernikahan suami dalam masa ‘iddah istri. Hal ini memperlihatkan bahwa surat edaran Dirjen Bimas telah berpengaruh terhadap pandangan para penghulu. Namun beberapa penghulu di KUA Tegalrejo menerima pendaftaran permohonan pernikahan suami dalam masa ‘iddah. Namun meskipun terdapat perbedaan, secara umum telah sepakat dengan realisasi kesetaraan perempuan dalam hukum keluarga Islam dengan menolak permohonan pendaftaran pernikahan suami dalam masa ‘iddah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item