POLITIK HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 (PERSPEKTIF DEKLARASI KAIRO HAM DALAM ISLAM)

Hani Mulyani, S.H., NIM.: 21203012050 (2023) POLITIK HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 (PERSPEKTIF DEKLARASI KAIRO HAM DALAM ISLAM). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (POLITIK HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 (PERSPEKTIF DEKLARASI KAIRO HAM DALAM ISLAM)) 21203012050_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (POLITIK HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 (PERSPEKTIF DEKLARASI KAIRO HAM DALAM ISLAM)) 21203012050_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai negara yang berlandaskan hukum negara menjamin perlindungan, penghormatan dan penyelesaian kasus HAM berat masa lalu demi mewujudkan keadilan sebagai cita-cita negara. Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peran politik pemerintahan. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan, penanganan, dan peradilan terhadap HAM berat. Undang-undang tersebut diharapkan menjadi batu loncatan terhadap penangan HAM berat yang terjadi di Indonesia, namun seiring berjalannya waktu penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak menemui titik terang. Sejalan dengan penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia, penegakan pelanggaran HAM berat dalam Deklarasi Kairo juga merupakan persoalan penting. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah menyajikan pandangan tentang penegakan pelanggaran HAM berat baik di Indonesia maupun melalui Deklarasi Kairo. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (library research). Objek dari penelitian adalah UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sistem hukum dalam politik Indonesia serta Deklarasi Kairo, penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan persoalan penegakan HAM berat kemudian menganalisisnya. Pendekatan penelitian menggunakan model yuridis empiris yaitu membahas perundang-undangan tentang penegakan pelanggaran HAM berat. Teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan dua data yang akan diteliti, yaitu data primer yang direduksi dari data sekunder seperti perundang-undangan, buku dan lembaga HAM serta data tersier yang bersumber dari kamus, ensiklopedia maupun sumber berita lainnya. selanjutnya data akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengaitkan berbagai data kemudian menyimpulkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dibentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak terlihat peningkatan penegakan pelanggaran HAM berat di Indonesia, hal ini didasari karena sistem hukum yang kurang mulai dari struktur, substansi dan budaya hukum yang tidak sesuai harapan rakyat karena dominasi politik kekuasaan. Budaya lembaga administrasi yang mementingkan kehidupan pribadi sehingga masyarakat apatis terhadap penegakan HAM. Konsep maqāṣid asy-syarī’ah Jasser Auda terhadap Deklarasi Kairo tidak sejalan dengan penegakan hak asasi manusia yang berat.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item