PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NO. 03 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru)

Lalu Muhammad Hanafi, NIM.: 21203012075 (2023) PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NO. 03 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NO. 03 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru)) 21203012075_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (PENERAPAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NO. 03 TAHUN 2020 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Disabilitas di Kecamatan Jerowaru)) 21203012075_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas terkait penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 3 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang berfokus pada pemenuhan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan observasi penulis terkait, hak pendidikan disabilitas seperti kurang di perhatikan, adanya disabilitas yang sekolahnya setengah-setengah tidak sampai selesai sekolah dasar maupun sekolah menengah, dan bahkan ada yang tidak mengenyam pendidikan sama sekali. Situasi ini menciptakan sebuah isu yang signifikan, mencerminkan adanya hambatan dalam pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas di kecamatan Jerowaru, melalui penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, situasi ini telah memicu minat peneliti untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait penerapan peraturan tersebut, khususnya dalam konteks pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di wilayah kecamatan Jerowaru. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi, dan sifat penelitian deskriptif analisis. Adapun dalam pengumpulan data penelitian, peneliti melakukan observasi, wawancara di lapangan, dan data sekunder diperoleh berdasarkan hasil penelusuran peneliti, dan selanjutnya yaitu analisis hasil penelitian dengan mereduksi data, memilah data penting yang relevan, dan terakhir memberikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, penerapan peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru, belum maksimal, masih banyak praktik-praktik yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, faktornya itu baik dari pemerintah, tenaga pendidik, maupun masyarakat yang kurang akan kewajiban dan kesadarannya. Yang terjadi di Kecamatan Jerowaru seperti kurangnya koordinasi antar lembaga/instansi, kurangnya kurikulum yang inklusif, tidak adanya pelatihan untuk guru atau tenaga pendidik, fasilitas yang tidak memadai, aksesibilitas yang tidak ramah disabilitas, dan masih kurangnya bantuan materil, sarana maupun prasaran untuk mengakomodasi disabilitas di kecamatan Jerowaru. Kedua, faktor atau kendala yang mempengaruhi efektivitas penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 03 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kecamatan Jerowaru. Dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan guru, kurangnya aksesibilitas fisik, fasilitas sarana dan prasarana. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, keluarga disabilitas, tenaga pendidik terhadap peraturan tersebut, di akibatkan karena kurangnya sosialisasi, penyuluhan maupun advokasi oleh pemerintah kecamatan maupun kabupaten. Dan kurangnya koordinasi pemerintah kecamatan baik ke pusat maupun ke jajarannya seperti desa dan lembaga. Ketiga, pandangan Al-Huqūq Al-Insāniyyah Fil Islam atau hak asasi manusia dalam Islam terhadap penerapan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2020 dalam pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Islam yaitu kesetaraan dan non-diskriminasi, masih adanya diskriminasi, dan pemerintah tidak begitu antusias dalam menyikapi permasalahan disabilitas, dan masih banyak anak disabilitas yang belum terpenuhi hak pendidikannya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item