TINJAUAN YURIDIS POJK NO.10/POJK.05/2022 TERHADAP DEBITUR GAGAL BAYAR LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Rangga Suganda, S.H., NIM.: 21203012096 (2023) TINJAUAN YURIDIS POJK NO.10/POJK.05/2022 TERHADAP DEBITUR GAGAL BAYAR LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS POJK NO.10/POJK.05/2022 TERHADAP DEBITUR GAGAL BAYAR LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI) 21203012096_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS POJK NO.10/POJK.05/2022 TERHADAP DEBITUR GAGAL BAYAR LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI) 21203012096_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mempunyai latar belakang terkait dengan perkembangan era digital yang telah memberikan disrupsi bagi tatanan kehidupan masyarakat, tidak terkecuali pada sektor jasa keuangan yang dikenal dengan sebutan financial technology (fintech). Salah satu bentuk fitur dari fintech ialah Layananan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang dinaungi oleh POJK NO.10/POJK.05/2022. LPPBTI merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Layaknya sebuah transaksi pendanaan pada umumnya, LPBTTI tentunya juga akan menghadirkan risiko-risiko yang akan dihadapi salah satunya ialah berkaitan dengan debitur gagal bayar. Penagihan, klaim asuransi, dan sistem layanan informasi keuangan merupakan regulasi yang hadir saat terjadinya gagal bayar oleh debitur. Namun demikian regulasi tersebut masih menimbulkan masalah hukum yang merugikan bagi debitur, diantaranya ialah penagihan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat serta regulasi klaim asuransi yang tidak diatur secara komprehensif pada LPPBTI. Hadirnya masalah hukum demikian tentunya membutuhkan reformulasi hukum sebagai bentuk upaya perbaikan pada hukum positif yang berlaku pada saat ini khususnya terkait dengan LPBBTI. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini ialah merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan bersifat deskriptif analisis, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan penelitian statute approach, dalam metode pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian pada tesis ini telah menunjukan bahwasanya terdapat beberapa masalah hukum di dalam aturan debitur gagal bayar pada POJK No.10/POJK.05/2022 di antaranya ialah, adanya penagihan yang seringkali dilakukan tidak sesuai dengan norma masyarakat, klaim asuransi yang tidak diatur secara komprehensif, hingga dibutuhkannya pertimbangan atas dampaknya dari SLIK bagi debitur gagal bayar yang tidak dapat mengajukan pembiayaan pada lembaga jasa keuangan lainnya. Sedangkan reformulasi regulasi terhadap debitur gagal bayar ialah adanya regulasi sebagai upaya preventif untuk pencairan pendanaan pada LPPBTI, pengawasan dan penetapan untuk bunga dan denda, memberikan tanggung jawab hukum bagi debt collector yang melakukan penagihan dengan melanggar norma masyarakat melalui SOP antara penyelenggara dan pihak ketiga, pengaturan klaim asuransi yang komprehensif, hingga kepada masukan terhadap penyempurnaan sistem layanan informasi keuangan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item