KEPEMIMPINAN BUPATI MUNDJIDAH WAHAB SEBAGAI KONSTRUKSI KERUKUNAN BERAGAMA DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR

Muhammad Izzul Islam An Najmi, S.Ag., NIM.: 20205022005 (2023) KEPEMIMPINAN BUPATI MUNDJIDAH WAHAB SEBAGAI KONSTRUKSI KERUKUNAN BERAGAMA DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEPEMIMPINAN BUPATI MUNDJIDAH WAHAB SEBAGAI KONSTRUKSI KERUKUNAN BERAGAMA DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR) 20205022005_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (KEPEMIMPINAN BUPATI MUNDJIDAH WAHAB SEBAGAI KONSTRUKSI KERUKUNAN BERAGAMA DI KABUPATEN JOMBANG, JAWA TIMUR) 20205022005_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (8MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan Bupati Mundjidah Wahab terkait kebijakan dalam mengonstruksi dan memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Jenis penelitian adalah Penelitian Kualitatif (Qualitative Research). Penulis Juga menggunakan metode campuran dengan memadukan Penelitian lapangan (field research) serta Studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian kualitatif ini difungsikan sebagai alat untuk menghasilkan temuan terhadap kebijakan kepemimpinan Bupati Mundjidah dalam Konstruksi pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jombang. Menggunakan Pendekatan Sosiologis, mengingat dalam penelitian ini adalah penelitian studi lapangan kebijakan kerukunan maka harus memperkaya dengan bahan hasil wawancara dan observasi, maka data yang didapatkan penulis adalah melalui Stakeholder pemerintahan dan tokoh agama atau masyarakat yang berkaitan, dan dokumentasi sebagai penguat dan pelengkap. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai pemerintah yang mempunyai tuga menjaga kerukunan. Permasalahan terkait kerukunan di manapun pasti ada tinggal bagaimana Kepala daerah mengambil kebijakannya dalam mengatasi problem tersebut, proses gagasan Bupati Mundjidah Wahab dapat ditinjau dari kepemimpinan individu (strukrural fungsional), dalam konstruksi sosial dipengaruhi nilai personal (internalisasi), menjadi produk institusi (eksternalisasi), kemudian berupa kebijakan kerukunan (objektivasi). dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019. Kebijakan tersebut adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam mempromosikan nilai-nilai kebudayaan, penguatan kesadaran toleransi agama melalui program kurikulum diniyyah di sekolah, memfasilitasi dialog jika terjadi potensi konflik. Maka terdapat faktor pendukung di antaranya kuatnya spirit historis keberagaman di Jombang dan faktor penghambatnya di antaranya adanya kepentingan ego sektoral, Oleh karena itu pentingnya kebijakan Bupati untuk mengonstruksi kerukunan beragama.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item