TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA)

Husnul Khotimah, S.H., NIM.: 21203012120 (2023) TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA)) 21203012120_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS TERHADAP PUTUSAN PERJANJIAN NOMINEE (PINJAM NAMA)) 21203012120_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria menjelaskan bahwa hanya WNI yang berhak memiliki tanah Hak Milik di Indonesia, akan tetapi untuk mensiasati hal tersebut WNA meminjam nama WNI (nominee). Pada dasarnya tentang perkara nominee dapat terlihat dalam pertimbangan hakim melalui Putusan Pengadilan, yang bertujuan untuk menganalisis Putusan nominee dari tahun 2010-2022 dengan mengambil 3 (tiga) sampel putusan yaitu Putusan Nomor: 426/Pdt.G/2020/PN.Dps, Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN.Dps, dan Putusan Nomor: 228/Pdt.G/2018/PN.Smn. dan jelas di dalamnya memegang prinsip kehati-hatian sebagai suatu hal yang sangat penting, baik alasan diterima atau ditolaknya suatu putusan mengenai nominee oleh Majelis Hakim, dalam ketiga putusan tersebut memperlihatkan alasan pertimbangan yang tidak seragam dari satu putusan kepada putusan yang lain. Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini kemudian fokus mengkaji antara lain; Pertama, bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan perjanjian nominee. Kedua, bagaimana tinjauan Yuridis dan Filosofis terhadap Putusan perjanjian nominee. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji putusan perjanjian nominee sebagai data primer (utama), sedangkan data sekunder didapatkan dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta data-data yang relevan dengan penelitian ini. Metode deskriptif analisis dalam penelitian ini adalah metode untuk menggambarkan dari beberapa pertimbangan putusan perjanjian nominee yang kemudian dianalisis secara Yuridis dan Filosofis berdasarkan teori Lawrence. Friedman dan maqāṣid syarī’ah Ibnu Asyur untuk mendapatkan suatu kesimpulan penelitian. Berdasarkan temuan yang didapatkan, pertimbangan dasar hukum perjanjian nominee dalam putusan adalah menggunakan KUHPerdata pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang pada ayat (4) “suatu sebab yang halal” tidak tercapai karena melanggar UUPA pasal 21 ayat (1) bahwa “hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai Hak Milik”. Secara yuridis dalam putusan nominee memang mempertimbangan pasal 26 ayat (2) UUPA, akan tetapi yang menyebutkan bahwa tanah kembali menjadi milik negara dikesampingkan, akan tetapi jika ditinjau dari Kekuasaan kehakimam hal tersebut untuk mencapai sebuah keadilan. karena hakim bersifat pasif dan menunggu serta memerlukan pertimbangan dalam putusannya. Secara filosofis dari 3 (tiga) putusan yang diteliti menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan adanya kekosongan hukum tentang perjanjian nominee yang kiranya perlu dibuatkan regulasi bahkan suatu sanksi yang jelas, sehingga tidak merusak asas-asas dalam perjanjian untuk mencapai keadilan sosial sebagaimana dalam falsafah Pancasila, serta tercapainya kemaslahatan dalam teori maqāṣid syarī’ah Ibnu Asyur dengan menjaga harta.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item