KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Lapangan Di Desa Simpang Berambai)

Aldi Suprianto, NIM.: 18103070089 (2022) KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Lapangan Di Desa Simpang Berambai). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Lapangan Di Desa Simpang Berambai)) 18103070089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KEWENANGAN KEPALA DESA DAN OPTIMALISASI BUMDES SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (Studi Lapangan Di Desa Simpang Berambai)) 18103070089_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan pengaturan umum mengenai eksistensi wilayah desa di Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan dari UU tersebut mengarah terhadap praktik desentralisasi dengan prinsip otonomi desa yaitu sebuah pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayah desa sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Namun di dalam implementasinya masih dijumpai permasalahan berkaitan dengan aspek teknis maupun sumber daya pendukung terkait. Studi lapangan di Desa Simpang Berambai terkait peran kepala desa dalam optimalisasi fungsi Bumdes di desa tersebut menjadi fokus penelitian untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara norma perundang-undangan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan sifat penelitian yaitu deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu melihat hukum dalam aspek kenyataan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer melalui : wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder yang digunakan meliputi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, internet, maupun sumber-sumber lain yang dapat mendukung penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, berdasarkan prinsip otonomi desa sebagai diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seorang Kepala Desa memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menjalankan pemerintahan desa diantaranya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDES). Melalui studi lapangan yang dilakukan di Desa Simpang Berambai, masih belum optimalnya mekanisme BUMDES untuk membangun kesejahteraan diakibatkan beberapa faktor seperti: 1) Kesiapan sarana dan prasarana, 2) Faktor SDM, dan 3) Faktor Administrasi. Selain itu, paradigma yang belum berkembang ke arah progresif mengenai mekanisme badan tersebut juga menjadi hambatan yang perlu ditangani dengan seksama mengingat anggaran untuk pembangunan desa cukup besar. Dalam tinjauan Siyasah Syar’iyyah, fungsi dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah selaras dengan prinsip kemaslahatan umum. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang perlu diperbaiki kembali.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item