MARRIAGE BROKER: PRAKTIK PENDELEGASIAN ADMINISTRASI NIKAH DI LAMPUNG TENGAH

Zezen Zainul Ali, S.H., NIM.: 21203012049 (2023) MARRIAGE BROKER: PRAKTIK PENDELEGASIAN ADMINISTRASI NIKAH DI LAMPUNG TENGAH. Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (MARRIAGE BROKER: PRAKTIK PENDELEGASIAN ADMINISTRASI NIKAH DI LAMPUNG TENGAH) 21203012049_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (5MB) | Preview
	Text (MARRIAGE BROKER: PRAKTIK PENDELEGASIAN ADMINISTRASI NIKAH DI LAMPUNG TENGAH) 21203012049_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Indonesia mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, pencatatan dilakukan oleh Lembaga Pencatat Negara yaitu untuk muslim dilakukan di Kantor Urusan Agama dan untuk non-muslim di Kantor Pencatatan Sipil. Meskipun terdapat petugas khusus dalam pencatatan perkawinan. Akan tetapi ada kalanya masyarakat mendapatkan bantuan dari beberapa pihak, yakni secara formal adalah P3N dan masyarakat lain yang kemudian ini disebut Marriage Broker. Pada tahun 2015 keberadaan P3N telah dihapuskan keberadaannya dengan tujuan untuk menghapus praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Kantor Urusan Agama. Namun demikian, praktik Marriage Broker dalam pendelegasian pendaftaran nikah masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan praktik pendelegasian administrasi nikah di Subang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik dan aktor pedelegasian administrasi nikah, alasan yang mendasari praktik ini masih dilakukan, dan pemahaman masyarakat terkait hukum perkawinan yang kaitannya dengan keberadaan Marriage Broker. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap dua aktor Marriage Broker, tujuh pasangan yang mendelegasikan administrasi pernikahannya, dan dua pegawai KUA Bandar Surabaya. Selain menggunakan wawancara, penelitian ini juga didasarkan pada data-data sekunder berupa karya-karya dalam bentuk buku, tesis, skripsi, dan artikel yang mendiskusikan tentang praktik pendelegasian dalam proses pencatatan pernikahan. Data-data tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis dengan menggunakan teori internalisasi, teori otoritas, dan teori habitus. Penelitian ini menemukan bahwa, pertama, praktik pendelgasian administrasi pernikahan dilakukan oleh Marriage Broker yang merupakan dua otoritas kharismatik yakni mantan P3N dan mantan Kepala Kampung. Adapun praktik pendelegasian ini membutuhkan biaya yang dikeluarkan oleh para pendelegasi administrasi nikah. Kedua, praktik pendelegasian administrasi nikah ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni, rendahnya pemahaman hukum terhadap ketentuan pencatatan perkawinan, anggapan bahwa administrasi pernikahan merupakan praktik yang ribet, dan faktor kesibukan pekerjaan. Selain itu, praktik ini juga dipengaruhi oleh terlembaganya praktik pendelegasian karena kuatnya otoritas Marriage Broker di masyarakat Subang Jaya. Ketiga, secara umum masyarakat telah memahami terkait hukum perkawinan terutama pencatatan perkawinan dan menyadari pentingnya pencatatan perkawinan. Kesadaran mereka direalisasikan melalui praktik pendelegasian kepada Marriage Broker yang berpengalaman. Namun, praktik ini kemungkinan akan berakhir terutama kaitannya dengan Marriage Broker yang merupakan mantan P3N. Meskipun pemerintah telah melakukan reformasi birokrasi di Kantor Urusan Agama, dimana pencatatan pernikahan dilakukan dengan mudah dan tidak dikenakan biaya. Namun, masyarakat memilih untuk tetap meminta bantuan dari Marriage Broker untuk kemudahan verifikasi berkas nikah di tingkat awal.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item