ISLAM DAN HAM DALAM EXTRA JUDICIAL KILLING (STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN)

Mahdi Abdurrahman Ahnaf, NIM.: 18103070048 (2023) ISLAM DAN HAM DALAM EXTRA JUDICIAL KILLING (STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ISLAM DAN HAM DALAM EXTRA JUDICIAL KILLING (STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN)) 18103070048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (ISLAM DAN HAM DALAM EXTRA JUDICIAL KILLING (STUDI PASAL 5 PERKAPOLRI NO 1 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN KEKUATAN DALAM TINDAKAN KEPOLISIAN)) 18103070048_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Extra Judicial Killing merupakan pembunuhan yang dilakukan aparat negara di luar putusan pengadilan. Masalah ini sering terjadi lantaran tindakan keras yang dilakukan oleh kepolisian. Tindakan ini berdasarkan tahapan penggunaan kekuatan yang diperbolehkan dalam aturan Perkapolri No 1 Tahun 2009. Namun, suatu pembunuhan tetap melanggar HAM dan dilarang keras, baik dalam hukum nasional yang diatur dalam UUD 1945, maupun hukum internasional (DUHAM). Larangan keras terhadap perampasan HAM tidak hanya diatur dalam HAM barat, namun juga terdapat dalam HAM versi islam (Deklarasi Kairo) yang mengambil sumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, dengan menelisik lebih jauh bagaimana pada pandangan HAM dan Islam terhadap tahapan penggunaan kekuatan dalam suatu tindakan dapat diperoleh perlindungan hukum bagi tersangka, sehingga tindakan yang menyebabkan Extra Judicial Killing dapat teratasi. Untuk menjawab penelitian diatas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research) berdasarkan metode deskriptif-analitis melalui teori Delarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Deklarasi Kairo, serta teori perlindungan Hukum. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sumber data priemer berupa UUD 1945 dan Perkapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan kepolisian. Hasil penelitian ini menjelaskan tahapan penggunaan kekuatan anggota Polri dalam upaya terakhir yang sering berakibat terhadap pelanggaran HAM. Baik dalam DUHAM maupun Deklarasi Kairo, penggunaan senjata api merupakan suatu kekerasan yang diperbolehkan melalui tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian untuk ancaman yang bersifat segera. Sekalipun penggunaan kekuatan terutama senjata api (tembak di tempat) diperbolehkan, namun tetap harus memperhatikan prosedur dalam keadaan tertentu, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta mencegah tindakan pelaku kejahatan, bukan malah merampas hak hidupnya. Hal ini juga tertuang dalam konsep maslahah mursalah dalam perspektif Islam, sehingga eksekusi dalam Islam harus dilakukan oleh pemerintah. Perlindungan hukum atas hak hidup dan tidak disiksa tidak dapat dikurangi (non-derogable rights). Perlindungan tersebut juga berhak diberikan terhadap tersangka selama belum ada putusan hukum tetap yang menyatakan dirinya bersalah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item