TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (ANALISIS PROSES PENGISIAN JABATAN GUBERNUR PASCA KEPEMIMPINAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X)

Maulana Farisi, NIM.: 19103070036 (2023) TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (ANALISIS PROSES PENGISIAN JABATAN GUBERNUR PASCA KEPEMIMPINAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (ANALISIS PROSES PENGISIAN JABATAN GUBERNUR PASCA KEPEMIMPINAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X)) 19103070036_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TINJAUAN YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (ANALISIS PROSES PENGISIAN JABATAN GUBERNUR PASCA KEPEMIMPINAN SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO X)) 19103070036_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki struktur pemerintahan khas yang disebut istimewa. Keistimewaan tersebut timbul diantaranya dari latar belakang historis dan asal-usul daerah tersebut. Salah satu keistimewaan yang paling pokok sampai saat ini adalah hal rekrutmen Gubernur yang dilakukan dengan penetapan bukan pemilihan seperti yang diterapkan di daerah-daerah lain. Mengenai penetapan tersebut tercantum didalam UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, berangkat dari keadaan Kasultanan saat ini, mengingat HB X yang tidak memiliki keturunan putra laki-laki dan hanya memiliki lima orang putri menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat Yogyakarta, khususnya mengenai bagaimana suksesi kepemimpinan pasca HB X di masa mendatang. Penelitian pada skripsi ini berupa penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat normatif, Penelitian ini menggunakan Pendekatan (Yuridis Normatif) mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat Kemudian dalam penyusunan ini data yang diperoleh adalah berasal dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan segala sumber tertulis baik kitab, buku, ensiklopedi, jurnal atau tulisan berbentuk artikel yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah demokrasi pada Undang-Undang Keistimewaan adalah demokrasi tidak langsung dengan DRPD DIY sebagai bentuk representasi dari masyarakat Yogyakarta itu sendiri dan juga selama penetapan tersebut mendapat legitimasi dari masyarakat maka Undang-Undang Keistimewaan tidaklah bertentangan dengan konstiusi, kemudian mengenai otonomi daerah, Indonesia sendiri menganut konsep desentralisasi asimetris, yang tentunya sejalan dengan struktur DIY sebagai salah satu dari lima daerah khusus di Indonesia. Selanjutnya mengenai konstitusionalitas putusan MK/No.88/PUU-XIV/2016 yang membuka peluang kehadiran gubernur perempuan di DIY membuat keraton khususnya dan provinsi DIY memasuki babagan baru atas era sebuah kerajaan berteologi islam yang dapat dipimpin oleh seorang perempuan. Undang-Undang Keistimewaan sendiri dalam hal ini memiliki sifat Mashlahah Dharuriyah hal tersebut berdasarkan potensi polemik yang akan terjadi apabila Undang-Undang Keistimewaan tersebut dihapus, polemik yang terjadi dapat berupa penolakan besar-besaran oleh keraton dan masyarakat Yogyakarta, bahkan DIY dapat memisahkan diri dari NKRI dengan cara refrendum seperti yang hampir terjadi pada tahun 2010 lalu.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item