PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH

Muhammad Yusuf, NIM.: 18103070030 (2024) PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH) 18103070030_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 177 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATAKERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH TASYRI’IYYAH) 18103070030_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum yaitu negara yang melandaskan kehidupan kenegaraannya didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan tegas serta dirumuskan secara demokrastis. Mekanisme pembentukan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimaksudkan untuk menciptakan peraturan yang baik dan menghindarkan perbuatan peraturan yang sewenang-wenang. Penelitian ini mengkaji kesesuaian pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan prinsip-prinsip pembentukan hukum Siyasah Tasyri’iyyah. Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian pustaka (library reseach), dengan sifat penelitian deskriptif-analisis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber primer berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan juga sumber sekunder yang berupa buku, jurnal, publikasi, dan penelitian terdahulu maupun data-data yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan, pertama, Tahapan pembahasan merupakan tahapan dalam pembentukan Peraturan Bupati Bantul Nomor 177 Tahun 2021 yang memiliki potensi terjadi pelanggaran karena minimnya informasi terkait tahapan tersebut. Kedua, Pembentukan peraturan tersebut tidak sesuai dengan nilai filosofis “persatuan” di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketiga, Pembentukan Peraturan ini belum sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Tasyri’iyyah seperti sejalan dengan kemaslahatan manusi dan memberikan keadilan yang merata.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item