PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016

Akma Dian Meliana, NIM.: 19103040079 (2024) PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016) 19103040079_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PEMENUHAN HAK-HAK BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI KABUPATEN SLEMAN SETELAH ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016) 19103040079_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia merupakan sebuah negara multikultural dengan berbagai keberagaman kehidupan yang ada didalamnya. Keberagaman ini juga dapat dilihat dari banyaknya kepercayaan lokal yang ada di Indonesia. Berbagai kepercayaan lokal ini kemudian dihimpun menjadi satu yang disebut dengan Masyarakat Penghayat Kepercayaan. Masyarakat ini menganut berbagai kepercayaan lokal di Indonesia, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan lain-lain. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kini Masyarakat Penghayat Kepercayaan telah diakui dan dapat mengisi kolom agama di KTP dengan keterangan “Kepercayaan Terhadap Ketuhanan yang Maha Esa”. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mengimplikasikan Putusan Mahkamah tersebut dalam usaha memenuhi hak administrasi kependudukan bagi Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman. Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini, pertama Disdukcapil Sleman sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tersebut diterbitkan, sejauh ini telah memenuhi hak-hak Penghayat Kepercayaan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu, diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan AW dan DD, Masyarakat Penghayat Kepercayaan yang pernah melakukan pengurusan administrasi kependudukan di Disdukcapil Sleman. Disdukcapil Sleman telah melayani Masyarakat Penghayat dengan baik, aparatur sipil yang bertugas cenderung membantu sehingga tidak didapati kesulitan yang berarti saat proses pengurusan administrasi kependudukan. Kedua, terdapat pula beberapa faktor pendukung dari terpenuhinya hak bagi Masyarakat Pengahayat Kepercayaan di Sleman, sedangkan faktor penghambat berasal dari individu yang enggan melakukan pengurusan administrasi kependudukan sehingga dapat menghambat pemutakhiran data.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item