INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA (Studi Kasus Pembekuan PSSI dan Tragedi Kanjuruhan)

Barden Alfinurin Aufa Hikam, NIM.: 20103070093 (2024) INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA (Studi Kasus Pembekuan PSSI dan Tragedi Kanjuruhan). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA (Studi Kasus Pembekuan PSSI dan Tragedi Kanjuruhan)) 20103070093_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (INTERVENSI PEMERINTAH TERHADAP PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA (PSSI) DALAM PENYELENGGARAAN OLAHRAGA DI INDONESIA (Studi Kasus Pembekuan PSSI dan Tragedi Kanjuruhan)) 20103070093_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) | Request a copy

Abstract

Salah satu cara merealisasikan tujuan negara yang dimuat oleh UUD 1945 yaitu kesejehtaraan umum adalah dengan cara Pemerintah berusaha menjamin terlaksananya kegiatan olahraga sepakbola profesional yang sportif dan bermutu. Berdasarkan statuta PSSI, PSSI adalah satu-satunya organisasi bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepak bola di Indonesia yang sesuai dengan kerangka FIFA. Sebagai anggota FIFA, PSSI harus independen dan bebas intervensi pihak ketiga. Namun permasalahan muncul, ketika peraturan perundang-undangan memberikan Pemerintah kewenangan mengawasi penyelenggaraan sepakbola nasional. Penelitian ini akan menganalisis tentang bentuk intervensi pemerintah terhadap organisasi PSSI dalam penyelenggaraan sepakbola nasional dan idealitas kedudukan statuta FIFA sebagai lex sportiva dalam kerangka hukum nasional dan penyelenggaraan sepakbola di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk pada konsep lex sportiva yang menjadikan PSSI harus tunduk pada regulasi FIFA serta larangan diintervensi Pemerintah. dan pendekatan perbandingan untuk membandingan kasus intervensi pemerintah terhadap asosiasi sepakbola nasional di Indonesia dan negara lain.. Sedangkan kerangka teori yang digunakan adalah teori kewenangan pemerintah, teori asas lex sportiva dan teori siyasah tanfidziyyah. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI. Terkait larangan intervensi yang melebihi kewenangan dari Pemerintah terhadap PSSI berdasarkan prinsip independensi PSSI yang diatur dalam Statuta FIFA, yang mengikat anggotanya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka kasus intervensi pemerintah terhadap penyelenggaraan sepakbola dalam studi kasus pembekuan PSSI dan tragedi Kanjuruhan tidak dibenarkan secara hukum.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item