DINAMIKA EKSISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH

Salma Nurmalita, NIM.: 20103070071 (2024) DINAMIKA EKSISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (DINAMIKA EKSISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH) 20103070071_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (DINAMIKA EKSISTENSI PENGAKUAN HUTAN ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA PERSPEKTIF AL-MASLAHAH) 20103070071_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengakuan keberadaan hutan adat yang yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan namun masih terjadi berbagai konflik hutan adat di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa daerah yang terdapat kehidupan hutan adat didalamnya masih belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus mengakui keberadaanya. Sedangkan menurut syari’at Islam, berdirinya suatu negara harus disertai perwujudan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Al-Mashahah merupakan suatu manfaat yang harus diperoleh. Maka dalam menjadikan negara yang baik, pembuktian konsep Al-Mashlahah harus ada. Perubahan status hutan adat dalam perjalanannya, dimana yang awalnya hutan adat adat berstatus sebagai hutan negara, hingga sejak dikeluarkannya Putusan MK No.35/PUU-X/2012 yang menjadikan status hutan adat menjadi hutan milik masyarakat hukum adat, ternyata belum sepenuhnya menciptakan kemashlahatan bagi masyarakat hukum adat selaku subjek utama hutan adat. Berdasarkan hal tersebut, maka pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika eksistensi pengakuan hutan adat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan serta peran Pemerintah Daerah terhadap pengakuan hutan adat dilihat dari perspektif Al-Mashlahah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan jenis penelitian pustaka atau library research dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, asas hukum, kasus, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hutan adat. Penulis menggunakan pendekatan analisis dari segi hukum melalui objek kajian hutan adat terhadap teori yang digunakan, yakni teori peraturan perundang-undangan dan teori Al-Mashlahah. Teori peraturan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena hutan adat telah diakui dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian teori Al-Mashlahah digunakan dalam penelitian ini dikarenakan penulis akan menilai bagaimana Peran Pemerintah Daerah terhadap pengakuan hutan adat sebagai bentuk implementasi keberadaan hutan adat yang sudah lama siakui oleh peraturan perundang-undangan dari segi Al- Mashlahah yang dihasilkan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan analisis tentang bagaimana Pemerintah Daerah selama ini dalam menjalankan tanggungjawabnya terhadap pengakuan hutan adat sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta tinjauan Al-Mashlahah yang diciptakan. Dalam penelitian ini, menulis juga memaparkan beberapa kendala dan solusi yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengutamakan kemashlahatan bagi seluruh masyarakatnya yang berkeadilan, sehingga tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item