FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Ozi Syaputra, NIM.: 20103040042 (2024) FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) 20103040042_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BANDAR ALAI KARI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI) 20103040042_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (972kB) | Request a copy

Abstract

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa, selain dari Kepala Desa dan jajaran Perangkat Desa, Badan Permusyawratan Desa (BPD) merupakan unsur yang juga paling penting demi mewujudkan itu semua. Untuk itu, salah satu prinsip good governence yang harus diketahui oleh BPD adalah profesionalisme dan kompetensi, supaya BPD dalam menjalankan tugasnya menjadi badan pengawas kinerja Pemerintah Desa berjalan dengan baik dan semestinya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sedangkan cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara secara lansung kepada objek yang akan diteliti. Untuk pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang mana juga bisa disebut dengan penelitian hukum sosiologis dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Wawancara dilakukan dengan Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bandar Alai Kari untuk mengetahui seperti apa pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Bandar Alai Kari melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa Bandar alai Kari dan apa-apa saja faktor penghambat kinerja BPD tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD Desa Bandar Alai Kari berpedoman pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan Perda Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun yang diawasi oleh BPD Desa Bandar Alai Kari adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa Bandar Alai Kari yang dilaksanakan pada saat libur bekerja dan waktu luang Mengenai bagaimana anggota BPD desa Bandar Alai Kari melakukan pengawasan yaitu dengan turun lansung kelapangan pada saat program sedang dikerjakan, menanyakan pada saat ketemu dengan Kepala Desa maupun dengan jajaran perangkat desa di berbagai kesempatan, serta dengan melibatkan masyakarakat desa. Sedangkan untuk faktor yang menjadi penghambat adalah adanya rasa segan BPD dengan Pemerintah Desa, faktor ekonomi, faktor oprasional, faktor konflik internal dan faktor minimnya komunikasi antara sesama anggota BPD.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item