MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL

Pertiwi Unik Melati, NIM.: 20103070006 (2024) MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL) 20103070006_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MELALUI PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023 DI KABUPATEN TEGAL) 20103070006_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui 5 tahap pembentukan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Tahap perencanaan dilakukan dengan pembentukan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Propemperda digunakan untuk sinkronisasi dan harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Namun pada pelaksanaan Propemperda tahun 2023 di Kabupaten Tegal masih terdapat beberapa Raperda yang dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Tegal. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal dan mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui program pembentukan peraturan daerah di wilayah pemerintahan daerah Kabupaten Tegal ditinjau dari perspektif siyāsah tasyrî’iyyah. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer meliputi wawancara dan dokumentasi serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah j.o UU No. 9 tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu juga terdapat bahan hukum sekunder: jurnal, buku, naskah akademik, atau hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui propemperda di Kabupaten Tegal sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun terdapat beberapa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal yang belum sesuai/belum memenuhi ketentuan tersebut. Hal ini karena beberapa Raperda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Tegal sehingga dilakukan pencabutan terhadap Raperda tersebut. Selain itu, juga terdapat Raperda yang diubah menjadi Rancangan Peraturan Kepala Daerah. Jika ditinjau dari perspektif siyāsah tasyrî’iyyah, mekanisme pembentukan peraturan daerah melalui propemperda di Kabupaten Tegal sesuai dengan prinsip-prinsip siyāsah tasyrî’iyyah yang meliputi prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, menyedikitkan pembuatan Undang-undang, dll. Namun, pada prinsip menyedikitkan pembuatan Undang-undang, terdapat Raperda yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan Raperda yang memungkinkan terjadinya pemborosan peraturan daerah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item