LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSFEKTIF SIYASAH TASRI’IYAH

Ely Dasnawati, S.H, NIM.: 22203011033 (2024) LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSFEKTIF SIYASAH TASRI’IYAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSFEKTIF SIYASAH TASRI’IYAH) 22203011033_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (LEGALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PELANGGARAN HAM BERAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSFEKTIF SIYASAH TASRI’IYAH) 22203011033_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Pasca pengesahan KUHP yang disahkan pada tanggal 6 desember 2022 men-uai isu kontroversial, hal ini disebabkan akibat masuknya tindak pidana khusus pelanggaran berat HAM dalam UU KUHP. Dengan demikian dikhawatirkan akan memperpanjang jalan impunitas bagi pelaku dan tumpang tindih konsepsi penegakan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang juga telah mengakomodasi pelanggaran HAM berat. Akibatnya, terdapat beberapa materi muatan Undang undang yang terdampak dengan diberlakukannya pasal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana legalitas pembentukan peraturan perundang undangan pelanggaran berat HAM menurut UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP jika dilihat dari asas asas lex specialis derogat lex generalis serta persfektif siyasah tasyri’iyah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian pustaka (library research) yang bersifat penelitian deskritif analitif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas pembentukan pelanggaran berat HAM menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP seharusnya menjadi landasan hukum yang kokoh dengan mengutamakan proses penegakkan keadilan dalam hal pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan dalam penuntasan pelanggaran HAM yang sampai ini belum terselesaikan. Tetapi justru malah mengakomodir kepentingan politik negara untuk menghindari pertanggungjawaban kasus kasus pelanggaran berat HAM melalui KUHP. Selain itu, secara materil tidak memberikan kejelasan dalam hal prosedur pelaksanaan hukum, serta tidak memberikan keadilan substansial dalam perundang undangan. Sedangkan jika dilihat dari asas lex specialis derogat legi generali tidak relevan untuk diterapkan. Sementara dalam persfektif siyasah tasri’iyyah, berdasarkan lem-baga dan wewenang pembuatan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP sangat relevan dengan kewenangan Al Sultah at Tasyri’iyyah. Namun, dari segi muatan materil di-anggap belum memenuhi prinsip keadilan dan kemaslahatan seperti yang diamanat-kan dalam pembentukan dan penetapan hukum dalam Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item