Moh. Mufid, - (2023) Living Fatwa, Filantropi Islam dan Kebijakan Publik Studi Fatwa MUI tentang Zakat dari Era Orde Baru Hingga Pasca Reformasi (1975-2022). In: Peran Fatwa Dalam Membangun Peradaban Bangsa. Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, pp. 583-610.
|
Text (Living Fatwa, Filantropi Islam dan Kebijakan Publik Studi Fatwa MUI tentang Zakat dari Era Orde Baru Hingga Pasca Reformasi (1975-2022))
Living Fatwa Filantropi Islam dan Kebijakan Publik.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview |
|
|
Text (Surat Pernyataan)
surat-surat-pernyataan1713849946.pdf - Published Version Download (16kB) | Preview |
Abstract
Arikel ini bertujuan untuk membahas transformasi fatwa-fatwa filantro- pi Islam di Indonesia dalam regulasi pengelolaan zakat yang dihubung- kan dengan kebijakan publik. Problem daya paksa dan daya ikat yang tidak dimiliki fatwa keagamaan seringkali menjadikan fatwa diabaikan dalam kepentingan publik. Akan tetapi, fatwa-fatwa MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga Pasca Reformasi menunjukkan kontribusi sig- nifikan dalam menginspirasi norma-norma di dalam peraturan perun- dang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini fokus pada studi tentang fatwa-fatwa zakat sebagai representasi norma-norma etik-religius dalam filantropi Islam yang di- hubungkan dengan kebijakan publik. Bagaimana fatwa filantropi Islam bertransformasi sebagai norma peraturan yang hidup (living) di Indone- sia dan diterjemahkan dalam kebijakan publik? Hasil penelitian menun- jukkan bahwa transformasi norma-norma fatwa filantropi Islam berupa fatwa-fatwa zakat memiliki kontribusi yang signifikan dalam menginter- vensi lahirnya kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang lahir dari regulasi pengelolaan zakat di Indonesia merupakan terjemahan dari norma fatwa-fatwa zakat yang telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Argumen artikel ini adalah fatwa-fatwa filantropi Islam MUI tentang zakat dari era Orde Baru hingga era Pasca-reformasi ber- fungsi menjadi dua pola: pertama, terkadang fatwa zakat menguatkan kebijakan negara untuk kemaslahatan publik (ta'yidi), kedua, menjadi sumber dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik (insyät). Dengan demikian, fatwa-fatwa filantropi Islam MUI dapat menjadi a tool of social control (alat kontrol sosial) dan a tool of social engineering (alat rekayasa sosial) sekaligus, bagi masyarakat Muslim Indonesia.
Item Type: | Book Section |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Fatwa Ulama, Filantropi Islam, Kebijakan Publik, Zakat |
Subjects: | Hukum Islam > Zakat |
Divisions: | Buku |
Depositing User: | Dra. Khusnul Khotimah, SS, M.IP - |
Date Deposited: | 23 Apr 2024 12:42 |
Last Modified: | 23 Apr 2024 12:42 |
URI: | http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/64936 |
Share this knowledge with your friends :
Actions (login required)
View Item |