KONSTITUSIONALITAS DISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DISTRIK KUALA KENCANA KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH)

Hofifah, NIM.: 20103070064 (2024) KONSTITUSIONALITAS DISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DISTRIK KUALA KENCANA KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONSTITUSIONALITAS DISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DISTRIK KUALA KENCANA KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH)) 20103070064_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KONSTITUSIONALITAS DISTRIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DISTRIK KUALA KENCANA KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH)) 20103070064_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Distrik Kuala Kencana merupakan kota perusahaan yang dibangun oleh PT. Freeport pada tahun 1995 di daerah pemukiman transmigrasi Papua disaat Timika masih dibawah pemerintahan Kabupaten Fakfak, derah ini juga masih dalam wilayah daerah kontrak sewa serta dikelola oleh PT. Freeport Indonesia. Distrik menjalankan sistem pemerintahan setingkat kecamatan, hal ini mengacu pada UU No. 21 Tahun 2001 yang memposisikan distrik setingkat dengan kecamatan. Namun yang kemudian yang menjadi pertanyaan sebagaimana tujuan dari ditulisnya penelitian ini adalah adalah bagaimana konstitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam sistem pemerintahan di Indonesia, sejauh mana pengelolaan PT. Freeport Indonesia terhadap distrik Kuala Kencana dalam membentuk tata kelola pemerintahan di dalamnya, serta bagaimana hal tersebut dipandang dalam kacamata siyasah dusturiyah mengingat sejak awal distrik ini memang dibangun sebagai fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung operasi produksi penambangan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang meneliti bahan pustaka dengan basis data sekunder untuk menjawab dan mengkaji bagaimana posisi kontitusionalitas distrik Kuala Kencana dalam negara hukum Pancasila dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekataan historis (historical approach), dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara konstitusional pembentukan distrik Kuala Kencana telah memenuhi syarat dalam negara hukum Indonesia. Konstitusionalitas ini terjamin dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD 1945, UU No. 21 Tahun 2001 serta Perda Kabupaten Mimika Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan struktur organisasi distrik Kuala Kencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Mimika No. 77 Tahun 2017 menunjukkan bahwa pola pemerintahan yang berjalan di dalamnya sama seperti pola pemerintahan kecamatan pada umumnya, hal ini seyogyannya juga sesuai dengan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, tanggal 2 Maret 2011 dan Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012, tanggal 19 September 2012 yang salah satunya menyebutkan bahwa kekhususan Provinsi Papua adalah penyebutan Nama kecamatan menjadi distrik, hal ini menunjukkan bahwa kekhususan itu hanya terbatas pada pengakuan terhadap penyebutan nama semata dan bukan pada pola pemerintahan di dalamnya. Kuala Kencana juga telah memenuhi nilai keadilan sebagaimana dimaksud dalam nilai-nilai dasar siyasah dusturiyah

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item