Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia

Auliya Harisa Salsabela, - and Darmawan, - (2024) Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2 (6). pp. 551-564. ISSN e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972

Preview	Text (Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia) Optimalisasi Desentralisasi Fiskal Upaya Peningkatan Kesejahteraan Daerah Tertinggal di Indonesia.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
Preview	Text (Surat Pernyataan) surat-surat-pernyataan1718852871.pdf - Published Version Download (19kB) | Preview

Abstract

Based on Presidential Decree 63 of 2020 concerning the Determination of Disadvantaged Regions for 2020-2024, there are 62 districts that have become disadvantaged regions (DT). The goal of this study is to determine the best way to carry out the Indonesian government's fiscal decentralisation. It is envisaged that this decentralisation will help lower level governments attain political stability, increase the efficiency of public services, and enhance social welfare and the economy, particularly in developing nations. Normative juridical research, or normative legal research, is what this study falls under. The statutory approach, or the approach taken to numerous legislative laws connected to the subject under study, is the research approach adopted by the author in this study. In addition, a conceptual approach will be applied. The study's findings demonstrate that the government is still working to maximise fiscal decentralisation, particularly by consistently changing laws.consistently changing laws. Berdasarkan Perpres 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, terdapat 62 kabupaten menjadi daerah tertinggal (DT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi desentralisasi fiscal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui desentralisasi ini diharapkan pemerintah di tingkat bawah dapat mewujudkan stabilitas politik, efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terutama pada daerah tertinggal. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif (Normative Legal Research). Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga akan digunakan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalisasikan desentralisasi fiscal terutama melalui kebijakan-kebijakan yang terus direformasi.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item