TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (STUDI MA’ANIL HADIS)

Achmad Akmal Al Rasyid, NIM.: 20105050086 (2024) TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (STUDI MA’ANIL HADIS). Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Preview	Text (TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (STUDI MA’ANIL HADIS)) 20105050086_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (TELAAH HADIS POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (STUDI MA’ANIL HADIS)) 20105050086_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari adanya seorang pemimpin. Pemimpin adalah suatu keharusan dalam menjalankan kehidupan, mengingat pentingnya suatu golongan untuk mengangkat pemimpin. Pemimpin diperlukan untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, pemilihan pemimpin dilakukan dengan cara pemilihan umum. Namun dalam kenyataannya pemilihan pemimpin justru dicederai dengan praktik kotor politik uang. Penelitian tentang hadis politik uang ini berfokus pada pemahaman hadis politik uang dan mengkontekstualisasikan dengan fenomena politik uang dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penelitian ini disajikan untuk membahas mengenai pemahaman dan kontekstualisasi hadis politik uang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan teori dari Nurun Najwah, dan menggunakan jenis data (library research). Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemahaman hadis riwayat Bukhari No. 6786 dan bagaimana mengkontekstualisasikannya dalam sebuah fenomena yang terjadi di Indonesia. Dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menggunakan pemahaman hadis menggunakan teori dari Nurun Najwah dalam bukunya Ilmu Ma’anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi Teori dan Aplikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis tentang politik uang yang diriwayatkan oleh Bukhari berisi tentang kewajiban memilih pemimpin dengan cara yang baik dan melarang dan mengancam untuk tidak memilih pemimpin karena imbalan duniawi atau pada era kini disebut dengan politik uang. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang merupakan sebuah bentuk kejahatan dalam Islam. Dalam kontekstualisasinya, hadis larangan politik uang ini sejalan dalam sistem demokrasi pemilihan umum di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang Pemilihan Umum Tahun 2017. Maka dengan adanya kesamaan pemahaman mengenai larangan politik diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang marak dalam pemilihan umum di Indonesia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item