PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIANDI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH

Wafid Syuja’ V. B, NIM.: 20103050001 (2024) PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIANDI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIANDI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH) 20103050001_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN: PERLINDUNGAN HUKUM ADAT DAYAK NGAJU BAGI PEREMPUAN PASCA PERCERAIANDI KECAMATAN TEWAH KABUPATEN GUNUNG MAS KALIMANTAN TENGAH) 20103050001_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menelusuri praktik perceraian secara adat di Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang melibatkan perangkat adat dalam penyelenggaraannya. Damang Kepala Adat sebagai pemegang otoritas adat, dalam proses penyelesaian sengketa perceraian secara adat di Kedamangan, cenderung menunjukkan rasa keberpihakan terhadap kepentingan perempuan terutama yang berkaitan dengan hak-hak adat pasca perceraian. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode wawancara bersama Damang Kepala Adat selaku narasumber. Dengan pendekatan sosiologi hukum, studi kualitatif ini berfokus pada bentuk perlindungan hukum adat secara preventif yang diberikan oleh Kedamangan terhadap hak-hak adat perempuan pasca perceraian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan hukum adat yang dilakukan oleh Damang dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk perlindungan hukum adat, yaitu perlindungan dari sisi materiil dan immateril. Perlindungan dari sisi immateril yang mencakup perlindungan dari tindakan kekerasan secara fisik, seksual dan psikis ditunjukkan dengan adanya peranan Kedamangan dalam memberikan fasilitas berupa tempat dan waktu penyelesaian sengketa bagi perempuan yang dirugikan dalam perkawinannya berdasarkan prosedural ketentuan peradilan adat. Adapun perlindungan dari sisi Materiil, mencakup perlindungan terhadap hak-hak adat bagi perempuan yang termuat dalam Surat Perjanjian Perkawinan berupa ketentuan mengenai Jalan Adat dan Kesepakatan Perkawinan. Pemenuhan Jalan Adat menjadi syarat dari penetapan perceraian secara adat oleh Kedamangan, Jalan Adat tersebut merupakan barang adat berupa Palaku, Saput, Sinde Mendeng, Sinjang Entang, Lapik Luang, Tutup Uwan, Bulau Singah Pelek, Duit Lapik Ruji, Lamiang Turus Pelek, Duit Turus, Garantung Kuluk Pelek, Pinggan Pananan Pahanjean Kuman, Rapin Tuak, Timbuk Tangga, Jangkut Amak, Bulau Kadung dan Batu Kaja. Kemudian perlindungan terhadap hak adat bagi perempuan yang termuat dalam kesepakatan perkawinan seperti pengaturan mengenai ketentuan Denda Perceraian, dan Harta Bersama.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item