PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Fahrudin Amrulah, NIM.: 20103050075 (2024) PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA) 20103050075_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PANDANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA BANTUL TERHADAP KARTU NIKAH SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA) 20103050075_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat, sistem informasi yang berbasis elekronik juga sangat dibutuhkan demi memudahkan masyrakat dalam mengakses segala kebutuhanya. Salah satu bentuk kemajuan teknologi di bidang perkawinan adalah kartu nikah digital, kartu nikah merupakan dokumen perkawinan yang berbentuk kartu. Kartu nikah memiliki fungsi sebagai bukti dan dokumen tambahan. Ketika kedua pasangan kehilangan buku nikah sebagai bukti autentik perkawinan, Kedua pasangan masih memiliki kartu nikah. Pengadilan Agama ketika menemukan pasangan yang kehilangan buku nikah dan ingin mengajukan percerai di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama akan meminta akta perkawinan, dan untuk mendapatkan akta perkawinan kedua pasangan akan mengurus kembali ke KUA untuk mendapatkan akta tersebut. Berdasarkan hal ini peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai legalitas kartu nikah sebagai syarat pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis. Metode analisis data yang digunkaana adalah deskriptif analisis dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara sebagai data primer dan dokumentasi sebagai data skunder. Hasil penelitian ini menunjukakan Kartu nikah boleh dijadikan sebagai syarat pengajuan perkara percerain di Pengadilan Agama. Adapun alasan diperbolehkannya adalah karena kartu nikah diijtihadkan sebagai buku nikah yang mana keduanya merupakan bukti autentik bahwasanya kedua pasangan suami istri telah melakukan perkawinan dan perkawinan yang dilakukan oleh kedua pasangan tersebut sah dan diakui secara Negara maupun Hukum Islam.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item