PROBLEMATIKA PERIZINAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OLEH PENJABAT, PENJABAT SEMENTARA, DAN PELAKSANA TUGAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ)

Nur Habib Arif Fadilah, NIM.: 20103070016 (2024) PROBLEMATIKA PERIZINAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OLEH PENJABAT, PENJABAT SEMENTARA, DAN PELAKSANA TUGAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PROBLEMATIKA PERIZINAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OLEH PENJABAT, PENJABAT SEMENTARA, DAN PELAKSANA TUGAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ)) 20103070016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
Preview	Text (PROBLEMATIKA PERIZINAN MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT OLEH PENJABAT, PENJABAT SEMENTARA, DAN PELAKSANA TUGAS DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 821/5492/SJ)) 20103070016_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview

Abstract

Dengan adanya sistem Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada serentak setidaknya menimbulkan dua konsekuensi bagi kepala daerah, yaitu terjadinya kekosongan jabatan dan pemotongan masa jabatan bagi kepala daerah yang waktu pemilihannya tidak dilaksanakan serentak secara nasional. Sehingga diangkatlah Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs), dan Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan sementara posisi yang kosong. Namun, meskipun menggantikan posisi jabatan kepala daerah, Pj, Pjs, dan Plt tidak serta merta memiliki kewenangan yang sama persis dengan kepala daerah definitif. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang salah satu pasalnya melarang Pj, Pjs, dan Plt melakukan mutasi dan pemberhentian pejabat. Menteri Dalam Negeri kemudian mengeluarkan Surat Edaran Menteri Nomor 821/5492/SJ untuk membatalkan larangan tersebut. Surat Edaran inilah yang kemudian menimbulkan problematika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sifatnya deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif atau pendekatan perundang-undangan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terhadap penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ. Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder, serta tersier yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena substansi di dalamnya secara tidak langsung membatalkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Isi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini menyatakan bahwa “dalam hal pemberhentian, penjatuhan sanksi, dan mutasi pegawai, penjabat tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri”. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dikatakan bahwa “Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih tinggi” maka surat edaran tersebut dapat dikatakan tidak sesuai. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan melainkan termasuk dalam jenis peraturan kebijakan. Selain itu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ dikatakan tidak memenuhi syarat atau prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item