KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Alya Fathia Ramadhan, NIM.: 20103070049 (2024) KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 20103070049_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (KONSTITUSIONALITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH) 20103070049_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penyelesaian perselisihan hasil Pilkada merupakan persoalan yang sangat krusial. Melalui Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perselisihan hasil Pilkada karena terdapat pembedaan rezim Pemilu dan Pilkada. Namun, berbanding terbalik dengan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perselisihan hasil Pilkada secara permanen. Skripsi ini bertujuan menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah:1) Bagaimana konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi dan 2) Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari Maslahah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan statute approach, conceptual approach dan case approach. Teknik analisis bahan menggunakan deskriptif induktif yang disusun secara sederhana dan sistematis menjadi data yang konkret mengenai konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang penyelesaian sengketa pilkada. Selanjutnya data dianalisis menggunakan perspektif maslahah mursalah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, konstitusionalitas penyelesaian sengketa Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki basis konstitusional. Sebab dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum, tidak ada yang menyebutkan bahwa perselisihan hasil Pilkada diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ditinjau dari perspektif maslahah mursalah perihal penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang akan dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi memiliki kemaslahatan dan kemudharatan, tetapi lebih besar maslahatnya. Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: pertama, memperkuat kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil Pilkada di dalam UUD NRI 1945 dengan melalui proses amandemen terhadapnya. Kedua, pembentukan badan peradilan khusus sangatlah tepat dibandingkan harus mempertahankan Mahkamah Konstitusi, karena dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi didominasi oleh perkara Pilkada.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item