IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH)

Rengga Dwi Ramadhon, NIM.: 19102050057 (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH)) 19102050057_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI GENDER MAINSTREAMING (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI SULAWESI TENGAH)) 19102050057_BAB II sampai Sebelum Bab terakhir.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya DP3A Provinsi Sulawesi Tengah dalam mendorong pelaksanaan program gender masintreaming dan hambatan implementasi kebijakan program pemberdayaan perempuan melalui gender mainstreaming. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampel menggunaka purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data menggunakan triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui program gender mainstreaming adalah dengan (1) penguatan komitmen, (2) penguatan kebijakan, (3) membangun kelembagaan, (4) peningkatan sumber daya, (5) mengembangkan alat analisis gender, (6) mengembangkan data terpilah, serta (7) membangun partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam implementasi program pemberdayaan melalui gender mainstreaming seperti, (1) komitmen yang masih rendah, (2) akses sumber daya, (3) belum meratanya pembentukan kelembagaan, (4) belum adanya regulasi (kebijakan) yang mengikat, (5) kurangnya pelatihan mengenai alat analisis gender, (6) rendahnya kualitas penyusunan dan pemanfaatan data terpilah, serta (7) tingkat partisipasi masyarakat yang rendah akibat dominasi budaya patriarki. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan tentang implementasi kebijakan pemberdayaan perempuan melalui gender mainstreaming dan memberikan informasi tentang upaya dan hambatan dalam pelaksanaan program gender mainstreaming.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item