ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

Ghulam Mumtaz Tazaka, NIM.: 19103040141 (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH) 19103040141_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (8MB) | Preview
	Text (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA NOMOR 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH) 19103040141_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pernikahan adalah akad mulia antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan mendapatkan keluarga harmonis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia dan prosedur dispensasi kawin untuk pernikahan di bawah umur. Perkara tahun 2018, dengan Nomor Perkara: 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd. melibatkan seorang yang masih di bawah umur mengajukan sendiri permohonan dispensasi pernikahan karena kedua orang tua pria tersebut telah meninggal dunia dan kakaknya enggan bersedia terlibat dalam proses tersebut. Demikian, pengadilan tetap mengabulkan dispensasi nikah tersebut. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk membahas perkara dengan analisis yang menelaah melalui perundang-undangan, literatur hukum yang sesuai dengan judul yang sedang dibahas serta menggunakan hukum Islam untuk menjawab rumusan masalah. Oleh sebab itu, penelitian saya mengangkat dua rumusan masalah yang diantaranya adalah; 1) Bagaimana analisis yuridis kepastian hukum dan keadilan hukum mengenai penetapan hakim pada perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd ? 2) Apakah perkara Nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd sudah sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum yang diinginkan bagi para pihak? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan hakim dan narasumber lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, artikel, undang-undang karya ilmiah dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa Pertama, terkait pengabulan permohonan yang dapat terbilang ''terburu-buru'' tersebut telah berbenturan dengan tujuan atau asas penegakan hukum. Padahal ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan Hakim agar tidak mencederai asas-asas penegakan tujuan hukum. Kedua, perkara nomor 198/Pdt.P/2018/PA.Pwd meski legal, Penetapan ini pada dasarnya mempertimbangkan kemaslahatan anak dan kebaikan bersama dalam masyarakat kelak dan jangan sampai terlepas dari tujuan dan asas relasi penegasan teks dari konteksnya terbentuknya pembaharuan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019. Dampaknya, permohonan dispensasi nikah mencapai angka yang tinggi pada periode kedepannya hingga menempati klasemen teratas se-PTA Semarang atau se-Jawa Tengah. Ditambah belum seragamnya peraturan yang satu dengan yang lain mengenai batasan umur seorang anak yang terlihat pada perbedaan batas umur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah di bawah 18 tahun, telah bertolak belakang dengan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni dengan batas usia perkawinan pria dan wanita ialah 19 tahun.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item