IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR 1046/PDT.G/2021/PA.KBM)

Ahmad Jamaludin, NIM.: 19103050032 (2024) IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR 1046/PDT.G/2021/PA.KBM). Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR 1046/PDT.G/2021/PA.KBM)) 19103050032_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA-1.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA TELAH HAMIL DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 49/PDT.G/2021/PA.KBM DAN PUTUSAN NOMOR 1046/PDT.G/2021/PA.KBM)) 19103050032_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR-1.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Dalam perkara permohonan izin poligami, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan aturan yang digunakan hakim sebagai tolak ukur dalam menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut. Penulis menemukan 2 perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kebumen yang sama-sama didasarkan pada kondisi Pemohon yang mengajukan izin poligami karena calon istri kedua Pemohon telah hamil akibat perbuatan Pemohon. Kedua putusan tersebut diputus dengan amar serta pertimbangan yang berbeda antara satu sama lain. Pada Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan amar menolak permohonan Pemohon dengan pertimbangan bahwa alasan yang diajukan Pemohon tidak beralasan hukum karena tidak sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim memutus perkara tersebut dengan amar mengabulkan permohonan Pemohon dengan pertimbangan maslahat terutama bagi calon isteri kedua Pemohon beserta anak di dalam kandungannya. Oleh karena perbedaan pertimbangan yang diambil Majelis Hakim pada kedua putusan tersebut, peneliti meneliti mengenai bagaimana pertimbangan hukum yang diambil pada kedua putusan apabila dilihat dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap perbedaan pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim. Jenis penelitian ini adalah library research atau yang biasa disebut dengan penelitian pustaka dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitif yang bersifat deduktif. Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm dan Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, serta buku, atikel ataupun jurnal, dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa dalam Putusan No. 49/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, namun aspek lainnya baik berupa keadilan maupun kepastian hukum masih tercerminkan dalam akibat dari putusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah tidak diizinkannya perkawinan poligami antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon. Dalam Putusan No. 1046/Pdt.G/2021/PA.Kbm, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan terwujudnya aspek kemanfaatan hukum, sehingga baik aspek keadilan maupun aspek kepastian hukum tidak tercerminkan dalam putusan tersebut. Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan ini adalah diizinkannya perkawinan poligami antara Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon serta timbulnya penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item