PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA YOGYAKARTA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI

Hendri Dhimas Is Irawan, NIM.: 19103070091 (2024) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA YOGYAKARTA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA YOGYAKARTA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI) 19103070091_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA YOGYAKARTA DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH MELALUI MEDIASI) 19103070091_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR (1).pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta (BPN Kota Yogyakarta) masih banyak mengalami sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan dengan berbagai tipologi baik pada tahun 2021 maupun 2022. Pada tahun 2021 BPN Kota Yogyakarta memiliki 14 (empat belas) kasus, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 9 (sembilan) kasus. Oleh karena itu, perlu diteliti tentang peran BPN Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa. Pemilihan upaya sengketa yang ada adalah melalui mediasi. Pemilihan mediasi sebagai penyelesaian sengketa karena mediasi merupakan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan berbiaya murah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran BPN Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara mediasi dalam sengketa pertanahan. Selain itu, juga untuk mengetahui kesesuaian peran BPN Kota Yogyakarta yang disandingkan dengan teori keadilan John Rawls dan konsep maslahah mursalah. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum empiris dan memiliki sifat deskriptif, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap para pihak yang berkepentingan. Berdasarkan hasil penenelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Peran Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta dalam menyelesaikan perkara sengketa kepemilikan tanah melalui mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Selain itu dalam pelaksanaannya, mediasi terbukti dapat menyelesaikan kasus sengketa tanah yang ada di BPN Kota Yogyakarta, sebagai contoh pada kasus sengketa tanah antara Purwatiningsih dengan Sri Sumarheni dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. M.270/Pth dengan luas tanah 846 Meter persegi yang terletak di Kalurahan Patehan Kecamatan Keraton Kota Yogyakarta dengan pokok permasalahan Waris. Pada mediasi tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi penyelesaian sengketa tanah yaitu para pihak sepakat bahwa sertifikat atasnama Purwatiningsih nomor M.270/Pth, dari pihak Purwatiningsih akan memberikan ¼ (seperempat) bagian haknya kepada pihak terlapor dengan melalui proses AJB (Akta Jual Beli). Kedua, BPN Kota Yogyakarta memiliki peran penting dalam mendatangkan mediator ahli dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi dengan konsep maslahah mursalah. Oleh karena itu, kementerian terkait untuk segera membuat pedoman teknis tentang mediasi agar konsep pure procedural justice (tidak ada kriteria independent untuk menentukan hasil yang adil) menurut teori keadilan John Rawls dapat diterapkan. Lebih lanjut, peran penting BPN Kota Yogyakarta dalam menghadirkan mediator ahli dapat dibuktikan dengan mediator ahli yang memiliki sertifikasi khusus mediator agar pemahaman konsep mediasi khususnya penggunaan konsep maslahah mursalah dapat diterapkan.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item