REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAṢLAḤAH

Akbar Nur Wahid, NIM.: 20103080089 (2024) REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAṢLAḤAH. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAṢLAḤAH) 20103080089_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (3MB) | Preview
	Text (REGULASI PENJAMINAN SIMPANAN BAGI ANGGOTA KOPERASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN MAṢLAḤAH) 20103080089_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB) | Request a copy

Abstract

Koperasi sebagai pilar utama perekonomian Indonesia memiliki peran penting yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Namun, seiring dengan perannya yang penting, berbagai isu keamanan simpanan anggota muncul. Regulasi penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia masih tergolong ambigu dan tidak menyeluruh. Kekurangan dalam regulasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian lebih lanjut bagi anggota koperasi. Perlindungan hukum untuk dana anggota sebenarnya sempat diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yang mewajibkan pemerintah membentuk lembaga penjamin simpanan. Namun, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028/PUU-XI/2013, Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012 tidak berlaku lagi, sehingga ketentuan Pasal 94 pun menjadi tidak berlaku, sehingga tidak ada kepastian hukum. Maka dari itu, hal tersebut perlu diketahui terkait bagaimana kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia? dan bagaimana regulasi pengaturan penjaminan simpanan bagi anggota koperasi dalam perspektif maṣlaḥah? Jenis penelitian ini adalah termasuk pada jenis penelitian kepustakaan (Library Research), yang memfokuskan pada penggalian dan analisis mendalam terhadap sumber-sumber tertulis serta literatur relevan dengan topik yang diulas. Studi ini mengambil bentuk deskriptif-analitis, dengan bagian deskriptifnya ditujukan untuk menguraikan secara terperinci fenomena atau fakta yang diamati, memberikan data spesifik mengenai subjek. Penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam penjaminan simpanan bagi anggota koperasi di Indonesia tidak menjamin kepastian hukum bagi anggota koperasi. Selain itu, dari perspektif maṣlaḥah juga belum memberikan kemaslahatan bagi anggota koperasi, karena regulasi penjaminan simpanan belum memberikan keamanan bagi nasabah dan banyak menimbulkan kemudharatan, sehingga regulasi penjaminan simpanan belum memberikan Maṣlaḥah.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item