PERAN BAWASLU DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI PELANGGARAN PEMILU PERSPEKTIF MAQASID ASY- SYARI’AH (Studi Terhadap Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta)

Dini Astarina, NIM.: 22203011044 (2024) PERAN BAWASLU DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI PELANGGARAN PEMILU PERSPEKTIF MAQASID ASY- SYARI’AH (Studi Terhadap Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta). Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

Preview	Text (PERAN BAWASLU DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI PELANGGARAN PEMILU PERSPEKTIF MAQASID ASY- SYARI’AH (Studi Terhadap Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta)) 22203011044_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (PERAN BAWASLU DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DAN SAKSI PELANGGARAN PEMILU PERSPEKTIF MAQASID ASY- SYARI’AH (Studi Terhadap Bawaslu Provinsi D.I Yogyakarta)) 22203011044_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketertarikan dan kepedulian peneliti terhadap perlindungan atas hak setiap warga negara dalam ranah politik dan hukum khususnya keterlibatan masyarakat dalam kepemiluan, menganalisis bagaimana peran Bawaslu dalam perlindungan hukum terhadap pelapor dan saksi pelanggaran Pemilu perspektif Maqasid Asy- Syari’ah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini sangat urgent untuk dibahas, karena pelaksanaan Pemilu merupakan kontestasi politik yang melibatkan banyak orang dan perhelatan yang memperebutkan kursi kepemimpinan dalam pemerintahan. Berdasarkan hal inilah tak jarang dari peserta Pemilu yang terlibat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif empiris karena menggunakan kajian secara mendalam, dibutuhkan pengamatan di lapangan dan pengalaman secara langsung, melihat bagaimana peran lembaga lembaga terkait, serta dampaknya di masyarakat khususnya kepada masyarakat yang menjadi pelapor dan saksi pelanggaran Pemilu, kemudian mengkajinya berdasarkan pendekatan Normatif atau Undang Undang. Peneliti mengelaborasikan analisisnya dengan perspektif Maqasid Asy- Syari’ah yang bertujuan untuk meningkatkan kerangka hukum untuk memastikan pengawasan pemilu yang efektif dan mengatasi dilema dalam mencegah dan menangani pelanggaran Pemilu. Dengan menelaah dimensi Maqasid Asy- Syari’ah antara lain hifz Ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal, hifz al-ird. Hasil penelitian ini, adalah terkait penanganan pelanggaran Pemilu dan perlindungan saksi dan pelapor dalam proses Pemilu khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bawaslu sebagai lembaga pengawas telah memaksimalkan berbagai macam upaya agar masyarakat yang melibatkan diri dalam pelaporan pelanggaran dan sebagai saksi dapat dilindungi serta dijamin keselamatannya, memberikan perlindungan sebagai warga negara baik dari identitas, fisik, begitupun haknya secara menyeluruh. Meskipun telah ada Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, namun perlindungan hukum terhadap saksi dan pelapor pelanggaran Pemilu belum diatur secara jelas, sehingga menjadi kendala yang cukup berat untuk Bawaslu dan LPSK melakukan perlindungan dan penegakan hukum. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan pelapor pelanggaran Pemilu, sinergi antar lembaga Pemilu sangat dibutuhkan sehingga perlindungan pelapor dan saksi bukan hanya menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari LPSK, melainkan tanggung jawab seluruh unsur Pemilu. Maka penulis mengusulkan perbaikan hukum untuk memperkuat kewenangan dan memberdayakan Bawaslu sebagai lembaga penegak Pemilu yang independen dan efisien. Serta berkontribusi pada pemilu dan perlindungan hukum dalam kerangka Maqasid Asy- Syari’ah, sebagai pendekatan hukum untuk mencapai tujuan syariat dengan menelaah dimensi hifz al- hurriyah al- i’tiqad (perlindungan kebebasan berkeyakinan), hifz al-huquq al-insan (perlindungan hak hak manusia), perwujudan solidaritas sosial, perwujudan berpikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan, hifz al- usrah (perlindungan keluarga), hifz al-ird atau perlindungan harkat dan martabat manusia/hak hak asasi manusia.

Share this knowledge with your friends :

Actions (login required)

View Item